Sidoarjo, bukti.id – Warga RW 16 Perumahan Sidokare Asri, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur memperingati HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan serangkaian kegiatan yang sarat makna. 

Kegiatan rasa kebersamaan bertema “MLAKU BARENG, LAPAK JAJANAN WARGA KREATIF & KREASI PIT ONTHEL karya anak-anak ini menjadi bukti nyata persatuan yang tumbuh dari lingkungan RW16 – Sidokare Asri.

Lurah Sidokare, Lilik Murtiningsih mengapresiasi atas antusiasme warga yang turut berpartisipasi aktif pada kegiatan tersebut. 

“Saya sangat bersyukur melihat kekompakan warga RW. 16 Sidokare Asri hari ini. Kemerdekaan bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk mempererat tali persaudaraan. Lewat kegiatan ini, kita ingin menanamkan bahwa kemajuan lingkungan hanya bisa dicapai jika kita berjalan beriringan, saling menyayangi dan saling membantu. Semoga semangat kebersamaan ini terus kita jaga sehari-hari,” ujar Lilik, di sela kegiatan, Minggu (23/08/2026).

Terlaksananya kegiatan, jelas memaknai atas tujuan diselenggarakannya rangkaian acara tersebut. 

“Panitia merancang kegiatan ini bukan hanya untuk hiburan semata. Melalui ‘Mlaku Bareng’, kami ingin mengajak seluruh warga merenungkan kembali perjuangan para pendahulu yang bersatu tanpa memandang perbedaan demi meraih kemerdekaan. Begitu pula dengan Lapak Jajanan Warga, kami ingin mengedukasi bahwa dukungan sesama tetangga atau warga lingkungan adalah awal membangun kekuatan ekonomi lokal. Jika kita saling memprioritaskan kreatifitas berjualan antar warga sendiri, maka kesejahteraan akan tumbuh kokoh mulai dari lingkungan kita,” jelas ketua panitia, Edi Purwoyo.

Ungkapan mendalam disampaikan seorang warga RW 16 dari aspek seni dan budaya; “Dengan kegiatan rutin 17 Agustus ini seharusnya memiliki nilai dan makna yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Mlaku Bareng secara filosofi mengajarkan kita tentang kesetaraan dan arah tujuan yang sama. Langkah kaki yang beriringan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih bukan oleh satu orang, melainkan kerja bersama, saling menguatkan seluruh elemen warga lingkungan sebagai bangsa. Di tengah arus zaman yang terus berubah, semangat kesederhanaan dan kebersamaan seperti yang tercermin dari kegiatan ini “gotong royong” adalah pondasi agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan berbudi luhur,” ungkap dia.

Semoga kegiatan ini menjadi harapan agar persatuan yang terjalin saat perayaan kemerdekaan ini senantiasa terpelihara, menjadikan RW 16 Perumahan Sidokare Asri sebagai lingkungan yang rukun, kompak aman, damai, makmur dan lestari. (kwan-knis)

Surabaya, bukti.id – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menjadi momen menarik bagi kalangan jurnalis di Surabaya. 

Setidaknya, 64 jurnalis dari berbagai media berjubel di Hanaka Social Space, Jalan Flores No 18, Surabaya, Sabtu (22/8/2026). Mereka adu strategi dan ‘saling jegal’ langkah agar lawan kalah saat memperebutkan Piala Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Jawa Timur, dalam ajang Turnamen Domino Jurnalis Kemerdekaan 2026.

Kompetisi untuk lingkup jurnalis ini diinisiasi oleh Rumah Literasi Digital (RLD) bersama TIMES Indonesia selaku media partner. Acara kian semarak dengan digelarnya Lomba Foto On The Spot besutan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya, yang diikuti masyarakat umum.

Membuka kompetisi tersebut, Asisten I Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat mengungkapkan, keunggulan domino yang efisien secara sarana namun sangat ampuh memupuk prestasi dan merawat kebersamaan.

Imam menyebut ketajaman konsentrasi serta kesolidan kerja sama tim menjadi pilar utama dalam permainan ini, dua aspek yang sangat fundamental untuk melatih regulasi diri.

“Saya rasa ini ada suatu hal yang bisa dikembangkan. Ada suatu olahraga yang memang tidak membutuhkan ruang terlalu besar, tetapi masih bisa berprestasi,” ujar Imam yang sempat menjajal meja pertandingan domino.

Dia berharap domino sebagai cabang olahraga (cabor) resmi di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan mendorong adanya sokongan penuh dari pemerintah dan publik agar lahir atlet potensial dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan pers.

Bahkan, Imam optimistis domino mampu menyejajarkan diri dengan olahraga pikiran lainnya yang sudah mapan di tengah masyarakat seperti catur maupun bridge.

Imam juga mengimbau jurnalis dan jajaran pengurus organisasi untuk aktif mengedukasi masyarakat, bahwa domino kini bertransformasi menjadi cabang olahraga berorientasi prestasi.

“Bagaimana mengangkat domino sebagai suatu olahraga yang berprestasi. Jadi, tidak melulu sesuatu yang asosiasinya dengan permainan atau judi,” pinta dia.

Menegaskan pernyataan Imam, Ketua Harian ORADO Jawa Timur, Mulyadi menyatakan Turnamen Jurnalis Kemerdekaan 2026 merupakan langkah strategis memperluas jangkauan sosialisasi status baru domino.

“Kami berharap domino bisa disosialisasikan melalui teman-teman pewarta dan rekan-rekan media semuanya bahwa domino hari ini telah diakui secara resmi sebagai cabang olahraga,” ucap Mulyadi.

Ke depan, ajang domino akan diproyeksikan masuk dalam berbagai strata kejuaraan resmi, mulai dari tingkat daerah hingga jenjang nasional.

ORADO Jatim bahkan resmi memasukkan turnamen bersama insan pers ini ke dalam kalender kegiatan tahunan organisasi.

Dukungan dan apresiasi positif juga datang dari KONI Jawa Timur terkait penyelenggaraan turnamen domino jurnalis sebagai bagian dari sosialisasi domino sebagai olahraga resmi.

Sekretaris Umum KONI Jawa Timur, Akmal Budiyanto bilang, turnamen yang diikuti para jurnalis dari berbagai media tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan domino sebagai cabang olahraga yang telah diakui KONI.

Domino telah lama dikenal masyarakat dan kerap dimainkan dalam berbagai kegiatan berkumpul sehingga tantangannya kini adalah mengembangkan aktivitas tersebut menjadi olahraga dengan aturan dan sistem kompetisi yang terukur.

“Dengan keterlibatan jurnalis penting untuk membantu menyosialisasikan perubahan orientasi domino. Perubahannya saat ini dari permainan masyarakat menjadi olahraga prestasi yang memiliki aturan dan sistem kompetisi,” ujar dia.

Pada sisi lain, Direktur Rumah Literasi Digital (RLD) Andika Ismawan menambahkan, jika domino merupakan olahraga pikiran yang membutuhkan strategi, daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan mengendalikan emosi.

“Olahraga domino merupakan olahraga pikiran atau mind sport yang melatih strategi, daya ingat, dan kontrol emosi. Hal itu sejalan dengan cara-cara kerja jurnalis di lapangan,” tutup dia. (cebe)

Jakarta, bukti.id – Kabar baik datang dari sektor keuangan tanah air. Tak lama, Pemerintah bakal menerbitkan pedoman pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan suku bunga flat sebesar 8 persen per tahun.

Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera yang telah diundangkan pada 5 Agustus 2026.

Regulasi tersebut menjadi payung pelaksanaan KPPS, yakni skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang menjalani maupun akan memulai usaha.

Melalui KPPS, penerima bisa memperoleh pembiayaan dengan bunga atau marjin flat 8 persen per tahun, plafon hingga Rp15 juta per akad, serta tanpa persyaratan agunan tambahan.

“Penerbitan permenko ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar beban bunga pembiayaan bagi kelompok masyarakat paling rentan diturunkan signifikan, yang sekaligus melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 22 Juni 2026,” tegas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/08/2026).

Selama ini, pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera, menanggung bunga pembiayaan sekitar 24 persen per tahun. Melalui KPPS, beban bunga tersebut dipangkas menjadi 8 persen flat per tahun melalui dukungan pemerintah berupa subsidi bunga atau subsidi marjin.

Permenko Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan sejumlah tujuan program, antara lain menyediakan akses kredit atau pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

KPPS menyasar perempuan dari keluarga prasejahtera yang terverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga desil 4. Calon penerima juga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) serta tergabung dalam kelompok yang beranggotakan sedikitnya lima orang di lingkungan yang sama.

“Agar tidak ada calon penerima manfaat yang tertinggal, permenko juga membuka ruang bagi penyalur untuk menilai kelayakan calon penerima secara objektif sesuai kriteria yang berlaku,” ujar Airlangga.

Dari sisi skema, KPPS disesuaikan dengan karakteristik usaha ultra mikro. Plafon pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp15 juta per akad untuk setiap penerima dan dapat ditarik sekaligus maupun bertahap sesuai kesepakatan dengan penyalur.

Penerima juga dapat kembali mengakses KPPS melalui beberapa akad tanpa batasan frekuensi. Dengan demikian, pembiayaan dapat berkembang mengikuti pertumbuhan usaha.

Jangka waktu pembiayaan ditetapkan paling lama 24 bulan dan, di luar skema restrukturisasi, dapat diperpanjang hingga paling lama 36 bulan. Mekanisme pembayaran disepakati antara penerima dan penyalur. Pembiayaan KPPS diarahkan untuk kegiatan produktif, antara lain sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pariwisata, perdagangan, dan jasa produksi.

Selain pembiayaan, KPPS dilengkapi layanan pemberdayaan yang menjadi bagian dari program. Penyalur wajib memberikan pendampingan, edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha, serta pelatihan peningkatan kapasitas usaha dan kewirausahaan.

Kelompok penerima juga menerapkan mekanisme tanggung renteng untuk mendorong kedisiplinan dan solidaritas antaranggota. Penerima KPPS dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan usaha.

Permenko tersebut juga memberikan perlindungan bagi penerima dengan melarang penyalur meminta agunan tambahan di luar usaha atau objek yang dibiayai.

Dari sisi penyalur, KPPS dapat disalurkan melalui lembaga keuangan maupun koperasi berbadan hukum yang sehat dan berkinerja baik serta memiliki sistem data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pengawasan pelaksanaan KPPS dilakukan melalui forum koordinasi pengawasan yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama kementerian/lembaga terkait dan otoritas sektor jasa keuangan.

Selain itu, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan penyaluran KPPS. Pemerintah memperkirakan potensi penerima KPPS mencapai 9,16 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia. (hari)

Tampil di urutan pawai ke-30, truk hias BRIN melintas di depan panggung utama dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir pula mendampingi di panggung kehormatan, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Melansir dari akun resmi brin.go.id, Rabu (19/08/2026), kendaraan hias BRIN dirancang memadukan teknologi dan seni visual, bertema “Eksplorasi Antariksa, Inovasi Energi, Masa Depan Indonesia”. 

Pada bagian utama panggung truk, BRIN menampilkan instalasi kedirgantaraan berupa miniatur satelit riset, pesawat perintis amfibi N219A, dan drone Alap-Alap berlatar ilustrasi bumi serta luar angkasa, yang dilengkapi layar videotron menayangkan capaian riset dan inovasi BRIN, instalasi baling-baling kincir angin dan panel surya, serta pengenalan terobosan tabung gas Adsorbed Natural Gas (ANG) Cubitan sebagai solusi efisiensi energi nasional.

Selain inovasi di atas kendaraan, para periset dan sivitas yang mengiringi pawai turut memperkenalkan deretan riset dan inovasi strategis BRIN secara langsung kepada masyarakat melalui aneka papan peraga dan mockup. Ragam inovasi tersebut mencakup papan bertema “Energi Nuklir, Masa Depan Negeri”, “Teknologi RPM (Radiation Portal Monitor) Indonesia”, ”DECY-13 Siklotron” untuk riset kesehatan nuklir, “Teknologi Giant Sea Wall BRIN” sebagai solusi perlindungan pesisir pantai, miniatur Roket RX (Eksperimental), miniatur Desain Kapal Patroli BRIN, hingga papan inovasi “Untuk Kesejahteraan Nelayan” yang mengenalkan alat pendeteksi kawanan ikan di laut guna memudahkan nelayan meningkatkan hasil tangkapan.

Untuk meningkatkan antusiasme publik, BRIN turut memasang kode QR interaktif berukuran besar di kedua sisi badan truk. Melalui pemindaian kode tersebut menggunakan gawai, warga dapat langsung mengakses laman resmi panitia untuk memberikan voting dukungan bagi BRIN dalam nominasi kategori “Parade Terbaik Karnaval Kemerdekaan 2026” sepanjang jalannya acara.

Suasana malam di Monas berlangsung semarak. Masyarakat tampak memadati rute karnaval dan mengabadikan momen saat pawai BRIN lewat. Dari atas truk hias, Kepala BRIN Arif Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian serta jajaran pimpinan dan periset BRIN secara antusias membalas sorak penonton dengan melambaikan bendera Merah Putih.

Truk hias BRIN tampil sebagai satu dari 32 kendaraan hias kementerian dan lembaga yang mengikuti karnaval, menyusuri rute dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Partisipasi ini menjadi salah satu cara BRIN memperkenalkan hasil riset dan inovasi kepada masyarakat secara langsung, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendorong riset agar hadir, bermanfaat, dan memberi solusi nyata bagi kemajuan bangsa, dari darat, laut, udara, hingga antariksa. (eko-brint)

Surabaya, bukti.id – Tidak lama lagi, warga Surabaya atau di luar asal Surabaya yang pingin nge-kos, wajib mengikuti aturan Peraturan Daerah (Perda) setempat. Seiring itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya telah menyiapkan sistem informasi untuk mendata dan melaporkan penghuni rumah kos. Sistem tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Yang Layak.

Melalui sistem ini, penyelenggara rumah kos nantinya dapat melaporkan penghuni yang tinggal di tempatnya, baik warga Kota Surabaya maupun penduduk non-permanen dari luar daerah.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Surabaya, Laily Susanti mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan hunian yang aman, nyaman, dan tertib sekaligus memastikan administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi tempat tinggal sebenarnya.

“Jadi memang semangatnya Perda 4 Tahun 2026 ini kan menciptakan hunian yang layak. Hunian yang layak itu tentunya terdiri dari kita merasa aman, nyaman, kemudian ketertiban dan lain sebagainya itu semuanya diakomodasi di sini,” ujar Laily, dikutip di Surabaya, belum lama ini.

Laily menyebut, Disdukcapil mendorong warga Surabaya memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan lokasi tempat tinggal secara de facto dan de jure. Artinya, secara de facto dan de jure, di mana yang bersangkutan tinggal, dan di situlah alamat dokumen kependudukannya.

Dijelaskan, Perda 4 Tahun 2026 memberikan ruang bagi warga Surabaya yang tinggal di rumah kos untuk menggunakan alamat tempat tinggalnya sebagai alamat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Ini salah satu solusi yang biasanya kesulitan untuk beralamat di alamat kos. Dengan Perda ini bisa menggunakan tempat tinggal kosnya yang disewa itu menjadi sebuah alamat tempat tinggalnya di KK dan KTP-nya,” cetus dia.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Laily menegaskan bahwa penyelenggara rumah kos juga memiliki kewajiban memberikan izin kepada penghuni untuk menggunakan alamat kos sebagai alamat dokumen kependudukan.

“Maka di Perda 4/2026 ini pasal 13 ada kewajiban dari penyelenggara kos atau rumah kos, yaitu wajib mengizinkan, penghuni kos itu untuk menggunakan alamatnya sebagai alamat dokumen kependudukan,” tandas dia.

Laily memaparkan.”Kesesuaian alamat administrasi kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya penting, agar Pemkot Surabaya dapat memberikan pelayanan secara lebih tepat sasaran. Pada saat kami ingin memberikan layanan, intervensi dan lain sebagainya oleh Pemerintah Kota Surabaya, kita cari orangnya enggak ada. Padahal sebenarnya yang bersangkutan ini butuh kita intervensi. Dengan data kependudukan yang sesuai dengan kondisi lapangan, Pemkot Surabaya berharap dapat mengetahui warga yang tinggal di setiap wilayah secara lebih akurat,”. 

“Ini merupakan sebuah solusi bagi penduduk Kota Surabaya yang kemudian selama ini masih memiliki kesulitan terkait dengan penyesuaian dokumen adminduk-nya di KK, KTP-nya sesuai dengan alamat domisili saat ini,” jelas dia.

Laily menegaskan, pendataan penghuni kos tidak hanya berlaku bagi warga yang ber-KTP Surabaya. Pekerja, mahasiswa, maupun penduduk dari luar daerah yang tinggal di rumah kos Surabaya juga akan didata sebagai penduduk non-permanen. 

“Nah, ini kita harus bedakan, kalau penggunaan alamat kos di dokumen kependudukan khusus bagi yang memang sudah ber-KTP Surabaya,” terang dia.

Sementara bagi penghuni kos dari luar daerah, Laily menjelaskan, penyelenggara rumah kos diwajibkan melaporkan data penghuni melalui sistem informasi yang disiapkan Disdukcapil Surabaya. 

“Bagaimana dengan pekerja di Surabaya, atau mahasiswa (dari luar daerah), maka kami juga mewajibkan penyelenggara kos ini untuk melaporkan. Akan kami siapkan sistem informasinya dalam pelaporan itu untuk mengentry, melaporkan, meng-capture siapa saja yang menghuni di kos itu,” urai dia.

Laily juga mengingatkan, pendataan tersebut tidak serta-merta membuat penghuni dari luar daerah menjadi warga yang memiliki KK Surabaya. 

“Tetapi tidak kemudian menjadi ber-KK KTP Surabaya, hanya saja didata sebagai penduduk non-permanen,” sergah dia.

Dikatakan, pendataan penduduk non-permanen dinilai penting untuk membantu Pemkot Surabaya menghitung kebutuhan layanan publik berdasarkan jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di suatu wilayah.

“Kalau kita hanya meng-capture orang yang ber-KK Surabaya saja, pemerintah tidak bisa menghitung kebutuhan airnya berapa, kebutuhan contoh beras di wilayah ini ada berapa. Maka dari itu baik yang ber-KK Surabaya maupun yang tinggal non-permanen, wajib didata dan dilaporkan oleh pemilik kos,” jelas dia.

Terakhir, Laily menyebut, selain menyiapkan sistem informasi pelaporan, Disdukcapil Surabaya juga menyiapkan dokumen bagi penduduk non-permanen dalam format digital. Ada kertas dilengkapi scan barcode. Karena kan semuanya sudah digital, jadi bentuknya PDF bisa disimpan, dibawa ke mana saja. (aries)

Ini merupakan kado istimewa bagi jajaran Polresta Sidoarjo, saat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah tersebut. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Sidoarjo Subandi kepada Christian Tobing dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Sidoarjo, Senin (17/08/2026).

Kepala Polresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing menyebut, penghargaan yang diberikan Pemkab Sidoarjo sebagai apresiasi atas komitmen Polresta Sidoarjo, mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak melalui pelayanan terpadu satu atap.

“Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara yang menyangkut perempuan dan anak,” ujar Tobing dalam keterangan resmi, diterima di Sidoarjo, Senin kemarin.

Tobing bilang, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polresta Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan humanis.

Melalui pelayanan terpadu satu atap, lanjut Tobing, Polresta Sidoarjo berupaya menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi agar korban kejahatan, khususnya perempuan dan anak, memperoleh akses keadilan secara mudah, cepat, dan terpadu.

Dikatakan, upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Penghargaan itu, kata Tobing, juga menjadi momentum bagi Polresta Sidoarjo memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif.

Kolaborasi tersebut diharapkannya mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memastikan penanganan perkara perempuan dan anak berjalan dengan mengutamakan kepentingan korban.

Tobing sebut,”Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, profesional, transparan, dan humanis,”. (knis-kwan)

Surabaya, bukti.id – Asosiasi Gemar Melancong Indonesia (GEMI) memperkuat langkah organisasi untuk mengembangkan potensi pariwisata, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. 

Melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya, Sabtu (15/8/2026), peserta sepakat menetapkan Yoyok Triyono menjabat Ketua DPD Gemi Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Musda Gemi Jatim menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan visi dalam membangun ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Yoyok Triyono yang selama ini aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menyambut antusias keputusan Musda tersebut. Dia menilai amanah sebagai Ketua DPD Gemi Jatim merupakan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya menyambut baik keputusan Musda hari ini. Ini tentu menjadi amanah sekaligus tanggung jawab untuk bersama-sama membangun GEMI agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Yoyok, di depan forum Musda.

Menurut dia , Jawa Timur memiliki kekayaan destinasi wisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif dan potensi UMKM yang sangat besar. Seluruh potensi tersebut perlu dikembangkan secara terintegrasi agar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gemi, Ari Prabowo mengatakan, penguatan organisasi di daerah menjadi bagian penting dari strategi Gemi untuk memperluas sinergi antara sektor pariwisata dan UMKM.

“GEMI ingin membangun sinergi UMKM dan pariwisata secara lebih luas. Pariwisata tidak hanya soal destinasi, tetapi juga bagaimana perjalanan wisata dapat menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kuliner, produk UMKM, ekonomi kreatif, kerajinan dan berbagai usaha lokal,” ujar Ari dalam kata sambutan. 

Ditegaskan, Gemi bakal mempercepat pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.

“Kami akan segera menyegerakan pembentukan kepengurusan DPW GEMI di seluruh Indonesia. Dengan jaringan yang semakin luas, sinergi antara pariwisata dan UMKM dapat dibangun lebih kuat dari daerah hingga nasional,” tandas dia.

Pariwisata, penggerak ekonomi daerah

GEMI diarahkan menjadi wadah yang mendorong masyarakat untuk mengenal dan mengembangkan destinasi wisata di Indonesia sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.

Konsep tersebut membuka ruang kolaborasi antara komunitas wisata, pelaku UMKM, pengelola destinasi, ekonomi kreatif, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat.

Peserta Musda asal Surabaya, Catur Ardy mengapresiasi terbentuknya kepengurusan Gemi Jatim.

“Saya melihat GEMI memiliki peluang besar untuk menjadi penghubung antara wisatawan, pelaku UMKM dan potensi lokal. Kalau dikelola bersama, wisatawan tidak hanya datang berkunjung, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Catur.

Dia berharap Gemi dapat aktif mengembangkan program wisata berbasis masyarakat serta memperkenalkan produk-produk lokal kepada wisatawan.

“Jangan sampai potensi wisata hanya menjadi tempat yang dikunjungi. Di sekitarnya harus tumbuh UMKM, kuliner, produk kreatif dan usaha masyarakat. Ini yang menurut saya bisa menjadi kekuatan Gemi,” tambah dia.

Dengan terpilihnya Yoyok organisasi tersebut diharapkan segera menyusun program kerja yang ampu memperkuat kolaborasi antara sektor pariwisata dan UMKM.

Musda Gemi Jatim pun menjadi langkah awal untuk memperluas gerakan Gemi sekaligus membangun jaringan nasional yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. (cebe)

Surabaya, bukti.id – Asosiasi Mandor Tukang Nusantara (Mantra) terus memperluas jaringan organisasi dan memperkuat peran tenaga konstruksi di berbagai daerah. Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Musyawarah Wilayah (Muswil) Mantra Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya, Sabtu (15/8/2026).

Muswil yang diikuti perwakilan dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut, menghasilkan keputusan penting dan menetapkan Djainal Abidin sebagai Ketua DPW Mantra Jatim.

Penetapan menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Mantra untuk membangun jaringan mandor dan tukang yang semakin profesional, kompeten, serta mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan di Indon0esia.

Ketua DPP Mantra, Ari Prabowo, yang memimpin langsung pelaksanaan Muswil Jatim mengatakan, keberadaan Mantra diharapkan tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi para mandor dan tukang di daerah.

“Mantra harus bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi negara dan bangsa. Kita ingin para mandor dan tukang tidak hanya memiliki pengalaman bekerja, tetapi juga semakin kompeten, tersertifikasi, profesional dan memiliki daya saing,” ujar Ari, dalam rilisnya yang diterima bukti.id 

Menurut dia, penguatan organisasi di tingkat wilayah dan daerah menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem tenaga konstruksi yang saling terhubung.

Mantra diarahkan menjadi jembatan antara mandor dan tukang dengan kontraktor, developer, perusahaan konstruksi, produsen bahan bangunan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, pemerintah hingga pemilik proyek.

Ari menambahkan, pembentukan kepengurusan wilayah juga akan dilanjutkan di berbagai provinsi lainnya.

“Setelah Jawa Barat minggu lalu terpilih ketua DPW, hari ini Jawa Timur juga sudah menetapkan ketua DPW. MANTRA akan terus bergerak dan mengembangkan organisasi di setiap wilayah di Indonesia,” tegas dia.

Dorong lapangan kerja dan kompetensi tukang

Antusiasme terhadap Muswil Mantra Jatim juga datang dari peserta yang mewakili berbagai daerah. Salah satunya, Zaenal Abidin dari Ponorogo yang memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Muswil tersebut.

Menurut Zaenal, keberadaan Mantra diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi tenaga konstruksi di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Muswil ini. Harapannya Mantra semakin aktif di daerah dan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya para tukang dan mandor,” kata Zaenal.

Hal senada disampaikan Rizal, peserta dari Bojonegoro. Dia menilai penguatan organisasi perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi para tenaga konstruksi.

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kompetensi tukang dan mandor terus ditingkatkan. Dengan kompetensi yang baik, tenaga konstruksi dari daerah akan semakin percaya diri dan mampu bersaing dalam berbagai pekerjaan,” ujar dia.

Rizal berharap Mantra dapat menjadi wadah yang benar-benar memberikan akses terhadap pelatihan, sertifikasi, informasi pekerjaan, serta jejaring usaha bagi para anggotanya.

Bangun ekosistem tenaga konstruksi profesional

Mantra merupakan wadah pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme mandor serta tenaga tukang di Indonesia.

Organisasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem tenaga konstruksi yang kompeten, tersertifikasi, produktif dan berdaya saing.

Sejumlah program yang dapat dikembangkan Mantra antara lain pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pendataan tenaga kerja konstruksi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan jejaring proyek hingga digitalisasi profil mandor dan tukang.

Melalui ekosistem tersebut, profesi mandor dan tukang diharapkan mengalami transformasi dari tenaga kerja konvensional menjadi tenaga konstruksi profesional yang memiliki kompetensi dan pengakuan formal.

Mantra juga berupaya mempertemukan tenaga konstruksi dengan berbagai pihak yang membutuhkan sumber daya manusia, mulai dari kontraktor, developer, perusahaan konstruksi, produsen material bangunan, lembaga pelatihan dan sertifikasi hingga pemerintah dan pemilik proyek.

Dengan terpilihnya Djainal Abidin organisasi tersebut kini memiliki pijakan baru untuk memperluas program dan jaringan di tingkat daerah.

Muswil Jatim sekaligus menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan Mantra tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi, tetapi mampu menghadirkan manfaat langsung bagi peningkatan kompetensi, kesempatan kerja dan kesejahteraan mandor serta tukang di Jatim. (cebe)

Probolinggo – Hingga berita ini diunggah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus meluas. Sejumlah petugas gabungan masih bersiaga di kawasan Blok B30, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, untuk mencegah kebakaran kembali meluas.

Atas kejadian itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meninjau langsung penanganan kebakaran karhutla tersebut, Minggu (9/8/2026).

Wagub Emil mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo dilakukan secara kolektif. Saat ini pemadaman api difokuskan pada dua titik, pertama pundak lembu lokasi paling timur dari titik kebakaran puncak B29, kedua watangan di sisi barat. Upaya pemadaman di dua titik terus dilakukan salah satunya melalui water boombing menggunakan tiga unit helikopter.

"Upaya penanganan kebakaran gunung Bromo medannya sangat menantang. Ada titik yang tidak bisa dijangkau personil, kendaraan dan personil yang berjalan kaki menuju lokasi. Maka dilengkapi dengan tiga unit helikopter untuk melakukan water boombing," kata Emil. 

"Fokusnya di daerah puncak B29 tepatnya pundak lembu lokasi paling timur dari titik kebakaran seluas 500 hektar. 500 hektar tidak terbakar semua, tetapi tambahan 250 hektar terjadi kemarin hingga tadi pagi," tambah dia.

Selain titik B29 maupun daerah watangan di sisi barat seluas 500 hektar, Emil mengatakan, terdapat satu titik lain yang lokasinya di penanjakan dan menjadi sasaran operasi helikopter water boombing. Mengambil air dari Ranupane dan Ranuregulo, satu titik di B29 sudah dilakukan water boombing dan setelah itu dilanjutkan ke penanjakan.

Emil berujar, terdapat jalan selebar 18 meter bernama jalur kaldera Tengger. Namun jalur tersebut tidak bisa menahan karena angin yang kencang. Dikhawatirkan api bisa meloncati jalur sehingga rerumputan atau alang-alang bisa terbakar.

"Ada jalur lain ke arah penanjakan lebih pendek, tetapi batas atas dari titik kebakaran. Menjadi titik siaga supaya tidak menyebar," kata dia.

Mencegah api meluas, Emil mengatakan dilakukan kombinasi pemadaman dan pencegahan dengan membangun langkah kolektif dan fokus bertahan di 500 hektar dengan bantuan sebanyak tujuh unit damkar, 200 personil dari unsur TNI, polisi, BPBD, dan TNBTS serta tiga helikopter water boombing.

"Titik yang sudah padam tetap disiagakan damkar dan personil untuk mengantisipasi potensi api sehingga tidak menyebar ke titik lainnya. Semua bergerak menangani wilayah yang 500 hektar dan tetap menjadi kewaspadaan," jelas dia.

Mitigasi dari Pemprov Jatim fokus utama upaya pemadaman dan pencegahan agar tidak terjadi di titik lain, maka TNBTS ditutup sementara dari wisata. Terkait rencana evakuasi warga sekitar sudah dipetakan radiusnya titik rawan kepada warga di B29 yang disiagakan lebih banyak namun belum dilakukan evakuasi karna masih cukup berjarak.

"Hasil pantauan di lapangan belum pada titik evakuasi namun sudah disiapkan jalur evakuasi serta ada pantauan 24 jam untuk memastikan bahwa warga siaga dan siap dievakuasi jika memang diperlukan," kata dia.

Ditambahkan, BPBD Provinsi Jawa Timur juga mengerahkan drone sprayer yang memiliki kapasitas angkut 70 liter air. Yang mana drone sprayer tersebut digunakan untuk melakukan pendinginan titik kebakaran yang sudah padam, namun tetap mengeluarkan kepulan asap agar tidak menimbulkan api lagi. (eddy) 

Langkah ini merupakan terobosan BGN RI guna terus memperkuat, pengawasan Program MBG dengan membuka tiga jalur pengaduan melalui mekanisme 'PO Box'. Masing-masing kanal, disiapkan untuk kelompok pelapor yang berbeda, mulai dari internal BGN, mitra penyelenggara, hingga masyarakat umum.

Langkah ini diambil, demi memperluas partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program yang menyasar masyarakat di berbagai daerah. BGN memastikan, setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi sebelum ditentukan tindak lanjutnya.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, kanal pengaduan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi tanpa membuka identitasnya. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak dibutuhkan agar persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat lebih cepat diketahui dan ditangani.

“Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak. Karena itu, kami membuka jalur pengaduan melalui PO Box agar setiap informasi dapat kami terima, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti," kata pria yang akrab disapa Mas Dar ini, melalui keterangannya dinukil dari laman BGN RI, dikutip Senin (10/08/2026).

BGN RI menyaiapkan tiga PO Box untuk tiga lelompok pelapor. Kanal pertama adalah PO Box 2045 yang diperuntukkan bagi lingkungan internal BGN. Jalur ini, dapat digunakan pegawai BGN, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, hingga personel yang terlibat dalam operasional dapur MBG.

Kemudian, PO Box 1708 disediakan bagi mitra dan yayasan yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Kanal tersebut, dapat digunakan untuk melaporkan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk masalah operasional maupun perselisihan antar-pihak.

Serta PO Box 45000 ditujukan bagi masyarakat umum. 

Pembagian tersebut membuat sistem pengaduan BGN memiliki jalur yang lebih spesifik berdasarkan pihak yang menyampaikan laporan. Dengan begitu, persoalan yang muncul dari lingkungan internal, mitra pelaksana, maupun masyarakat dapat masuk melalui kanal yang telah ditentukan.

Mas Dar menegaskan, seluruh laporan yang masuk akan menjadi perhatian langsung pimpinan BGN. Setiap pengaduan tidak akan langsung dianggap sebagai pelanggaran, melainkan terlebih dahulu diperiksa melalui proses verifikasi dan investigasi.

“PO Box ini saya kelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setiap laporan akan kami investigasi," ucap dia.

Menurut Mas Dar, proses pemeriksaan penting dilakukan agar setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan berkaitan dengan konflik antar-pihak, BGN juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme mediasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah persoalan internal maupun konflik operasional berkembang menjadi masalah yang mengganggu pelayanan MBG. BGN ingin memastikan berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan tanpa menghambat pelaksanaan program.

Pembukaan kanal pengaduan tersebut, Mas Dar menjelaskan, masyarakat nantinya bukan hanya sebagai penerima manfaat program. Tetapi juga, sebagai salah satu sumber informasi bagi pengawasan pelaksanaan MBG.

"Temuan di lapangan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam mekanisme pengawasan internal. Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting karena pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan berlangsung di berbagai wilayah," ujar dia.

Dengan adanya kanal pengaduan, informasi mengenai dugaan masalah dalam penyelenggaraan program diharapkan dapat lebih cepat diterima oleh BGN. BGN menyatakan laporan yang masuk akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Sistem pengaduan tersebut juga diharapkan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Pada akhirnya, keberadaan tiga jalur pengaduan tersebut tidak hanya menjadi fasilitas untuk menyampaikan keluhan.

Kanal tersebut juga menjadi instrumen pengawasan agar pelaksanaan MBG dapat terus diperbaiki. Yakni, diperbaiki berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. (hari)