Distribusi Arsinum tersebut mencakup empat wilayah terdampak, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing dua unit. Untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Agam masing-masing satu unit. Unit-unit ini merupakan bagian dari total delapan unit Arsinum stasioner yang disiapkan BRIN.

Setiap unit Arsinum memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 liter air siap minum per hari, atau setara dengan 500 galon berukuran 20 liter. Kapasitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dalam jumlah besar sekaligus mendukung ketersediaan air minum jangka panjang di daerah.

"Kami menyiapkan delapan unit Arsinum stasioner untuk dihibahkan ke daerah, dengan enam unit di antaranya ditempatkan di Sumatera," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN, Joko Widodo, saat Rapat Koordinasi Lintas Sektor Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Renovasi (PRR) Pascabencana Sumatera.

Dengan skema tersebut, ujar Joko, pemerintah daerah selanjutnya dapat mengelola dan memanfaatkan Arsinum sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Ia pun mengingatkan pentingnya penetapan lokasi penempatan yang strategis agar pemanfaatan Arsinum berjalan optimal.

“Kalau hanya melayani 40 kepala keluarga (KK), sepertinya kurang banyak. Jadi, nanti mungkin ditempatkan di area yang di tengah, yang bisa menyuplai lebih banyak lagi. Bahkan mungkin kalau perlu 3.000 KK bisa dilayani, sampai 5.000 KK,” kata dia.

Dari segi teknologi, Arsinum mengandalkan sistem filtrasi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) yang fleksibel mengolah berbagai sumber air baku, termasuk air payau dengan kadar Total Dissolved Solids (TDS) 2.000–6.000 hingga air laut. Sistem tersebut dirancang untuk menghasilkan air yang aman dan dapat langsung dikonsumsi.

Teknologi serupa juga dapat dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi air siap minum, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sumber air di daerah.

Terkait penyediaan Arsinum, pengiriman unit dilakukan secara bertahap. Dua unit untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan dua unit untuk Kabupaten Tapanuli Tengah ditargetkan siap dikirim pada 15 Oktober 2026. Setiap unit dilengkapi genset, tandon, fasilitas pengisian galon, dan bangunan pelindung untuk menunjang operasional setelah ditempatkan di daerah.

Tidak hanya itu, BRIN juga menyediakan data citra satelit resolusi tinggi yang dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga untuk memantau kondisi wilayah pascabencana, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah riset dan inovasi dilakukan untuk mendukung pemulihan, antara lain pengembangan sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor, rumah modular cepat bangun dan tahan gempa, serta inovasi di bidang sosial ekonomi. (eko-brint)

Gresik, bukti.id – Keberadaan kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik dinilai membawa dampak ekonomi yang perlu dipahami masyarakat. Pemerintah juga didorong memperkuat sosialisasi agar pertumbuhan kawasan industri berjalan seiring dengan penerimaan masyarakat.

Penekanan tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji saat berkunjung ke kawasan industri JIIPE Gresik, Jumat (16/10/2026)

Sarmuji menjelaskan, manfaat JIIPE tidak terbatas pada penyerapan tenaga kerja. Aktivitas industri juga berpotensi menggerakkan perekonomian wilayah sekitar, mulai dari tumbuhnya kegiatan usaha hingga berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru.

“Gresik ini mendapatkan manfaat yang cukup besar dari adanya JIIPE, tenaga kerjanya terserap, lalu lintas perekonomian juga otomatis tumbuh. Ada daerah-daerah tertentu yang tumbuh, perekonomiannya juga pasti akan terdongkrak dengan adanya sebuah kawasan industri,” ujar Sarmuji dalam keterangan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Sarmuji, sosialisasi mengenai manfaat kawasan industri perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami kontribusi investasi industri terhadap perekonomian daerah.

Saat di JIIPE, Sarmuji mengaku memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kawasan, infrastruktur, dan utilitas, serta meninjau fasilitas hilirisasi di sektor logam, manufaktur pendukung energi terbarukan, dan industri kimia.

Sosialisasi, kata Sarmuji, perlu dilakukan secara masif melalui komunikasi dan dialog dengan masyarakat. Dengan begitu, warga dapat memahami peluang ekonomi yang ditawarkan sekaligus menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pengembangan industri di lingkungan mereka.

Sarmuji juga menanggapi kekhawatiran bahwa kehadiran kawasan industri dapat mengubah atau menggerus budaya lokal. Dirinya berpandangan, pengembangan industri dengan konsep klaster atau kawasan yang terkonsentrasi relatif dapat membatasi dampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat.

“Menurut saya, kalau kawasan industri lebih terklaster, tidak sampai mengubah suatu budaya secara total. Karena ini terklaster, terkonsentrasi, kemungkinan untuk merusak suatu budaya relatif lebih kecil,” ungkap dia.

Di bagian lain, Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), selaku pengelola JIIPE, Bambang Soetiono menegaskan kawasan industri terintegrasi tersebut dikembangkan dengan dukungan pelabuhan laut dalam dan fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan operasional serta logistik industri.

JIIPE memiliki area industri seluas 1.761 hektare, area pelabuhan 406 hektare, dan area residensial 800 hektare. Hingga saat ini, sekitar 60 persen lahan kawasan industri tersebut telah terjual. Sejumlah perusahaan yang telah berinvestasi di JIIPE antara lain PT Freeport Indonesia, Xinyi, Hailiang, Golden Elephant (GEABH), dan ANTAM.

Bambang bilang, kelengkapan infrastruktur dan utilitas serta akses pelabuhan laut dalam menjadi keunggulan kawasan dalam mendukung efisiensi logistik dan pengembangan industri.

“Kelebihan JIIPE adalah sarana infrastruktur dan utilitas yang lengkap serta memiliki laut dalam sehingga memudahkan industri. Kami juga membangun pembangkit listrik tenaga gas yang dipasok PGN dan berencana membangun PLTS,” tutup Bambang. (eddy)

Surabaya, bukti.id – Menginap di hotel sekaligus menjelajahi sejarah Kota Pahlawan bisa menjadi pengalaman berbeda bagi wisatawan. Kokoon Hotel Surabaya menghadirkan konsep Living Museum yang mengajak pengunjung mengenal aktivitas perkantoran era 1900-an melalui koleksi artefak bersejarah yang tersebar di berbagai area hotel.

Berlokasi di kawasan Kota Tua Surabaya, Living Museum menawarkan pengalaman menjelajahi benda-benda peninggalan masa lalu tanpa harus memasuki ruang museum khusus. Koleksi tersebut menyatu dengan area publik dan ruang hotel, sehingga tamu dapat menikmati pengalaman sejarah di sela-sela aktivitas menginap.

Beragam artefak yang dipamerkan merepresentasikan perkembangan aktivitas perkantoran pada masanya. Koleksi tersebut antara lain proyektor film Bell & Howell Lumina II, mesin ketik Olympia, telepon putar Zamona, mesin hitung mekanik Olivetti, hingga brankas antik berukuran besar dengan bobot mencapai beberapa ton.

Menariknya, setiap koleksi dilengkapi QR Code yang dapat dipindai pengunjung untuk mengakses informasi mengenai sejarah, fungsi, asal-usul, serta cerita di balik benda tersebut. Informasi tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga dapat diakses secara mandiri oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Asst Sales & Marketing Communication Manager Kokoon Hotel Surabaya, Tegar Kanugran mengatakan Living Museum dirancang agar koleksi bersejarah tidak hanya menjadi elemen dekorasi, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi para tamu.

“Kami ingin Living Museum di Kokoon Hotel Surabaya tidak sekadar menjadi ruang untuk memajang benda-benda lama, tetapi menjadi bagian dari pengalaman yang memungkinkan tamu mengenal cerita di balik setiap koleksi. Melalui QR Code dwibahasa, kami memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengeksplorasi sejarah artefak secara lebih interaktif dan mandiri,” ujar Tegar.

Menurut dia, Living Museum juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan sejarah kawasan Surabaya Utara kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Pahlawan.

“Kami melihat sejarah sebagai bagian penting dari identitas Surabaya. Karena itu, kami berharap kehadiran Living Museum dapat menjadi salah satu pengalaman yang memperkaya perjalanan wisatawan saat menjelajahi kawasan Surabaya Utara,” tambahnya.

Bangunan bersejarah ‘disulap’ jadi hotel modern

Daya tarik Living Museum tidak terlepas dari sejarah bangunan Kokoon Hotel Surabaya di Jalan Slompretan Nomor 26. Bangunan yang berada di kawasan Kota Tua Surabaya ini memiliki perjalanan panjang dan pernah digunakan untuk berbagai aktivitas bisnis sejak awal abad ke-20.

Pada awal 1900-an, bangunan tersebut disebut pernah digunakan sebagai pabrik korek api milik perusahaan Belanda, sebelum beralih fungsi menjadi gudang VOC. Sekitar 1920, bangunan itu kemudian dimanfaatkan sebagai kantor PT Dwi Satrya Utama, perusahaan perdagangan yang menjalankan aktivitas bisnis hingga awal 2000-an. Bangunan tersebut juga pernah digunakan oleh sejumlah perusahaan lain.

Setelah melewati berbagai fungsi selama puluhan tahun, bangunan ini menjalani renovasi pada 2016–2017 dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai sejarahnya. Pada 2018, bangunan tersebut resmi bertransformasi menjadi Kokoon Hotel Surabaya dengan memadukan arsitektur bersejarah dan fasilitas perhotelan modern.

Perpaduan bangunan heritage, koleksi artefak, dan fasilitas modern memberikan alternatif pengalaman wisata bagi pengunjung yang ingin menikmati akomodasi sekaligus mengenal sejarah Surabaya.

Melalui Living Museum, Kokoon Hotel Surabaya berupaya menghadirkan pengalaman menginap yang lebih dari sekadar layanan akomodasi. Konsep tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengenalkan jejak sejarah, budaya, dan perkembangan kawasan Kota Tua Surabaya melalui pendekatan yang interaktif. (cebe)

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut nilai denda yang dimaksud berkisar Rp5 triliun hingga Rp15 triliun. Kata Daniel, belum terlaksananya putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku karhutla masih perlu diperkuat agar memberikan efek jera.

“Penegakan hukum memang berjalan, tetapi tidak dengan serius. Contohnya yang sudah inkrah saja enggak bisa dieksekusi,” ujar Daniel.

Dirinya mempertanyakan kemampuan negara dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan apabila perkara yang telah berkekuatan hukum tetap saja belum dituntaskan.

Menurut Daniel, pemerintah harus membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas, termasuk memastikan kewajiban pembayaran denda atau sanksi yang telah diputuskan pengadilan benar-benar dilaksanakan.

“Jadi tugas pemerintah adalah membuktikan penegakan hukum berjalan dengan baik secara tegas dilakukan, sehingga ada efek jera. Sekarang enggak ada efek jera,” cetus dia.

Daniel juga menyinggung keterkaitan persoalan karhutla dengan aktivitas perusahaan pemegang konsesi perkebunan. Dia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius, termasuk dengan memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.

Daniel turut menyinggung perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan dari Singapura dan Malaysia. Bagi dia, dampak kabut asap lintas negara membutuhkan tanggung jawab bersama, bukan hanya penanganan dari pemerintah Indonesia.

Daniel meminta pemerintah mengambil inisiatif menggalang solidaritas internasional, khususnya melalui negara-negara ASEAN, untuk menangani dampak karhutla.

Ditegaskan, bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar persoalan pemberian bantuan, melainkan juga tanggung jawab bersama dalam menghadapi bencana lingkungan yang dampaknya melintasi batas negara.

“Ini menjadi persoalan kemanusiaan, bahkan bisa menjadi kejahatan ekologi, kejahatan lingkungan,” ujar dia, dan mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional apabila persyaratan yang berlaku telah terpenuhi. (aditya)

“Penggunaan teknologi memungkinkan pengawasan produk secara real-time, penelusuran rantai pasok dari hulu ke hilir, serta integrasi ekosistem halal berbasis data dan transparansi,” tegas Arif.

Arif menilai, perkembangan industri halal tidak lagi terbatas pada pemenuhan ketentuan syariah, tetapi juga berkaitan dengan kualitas, keamanan, dan kenyamanan konsumen. Prinsip halalan thayyiban perlu menjadi landasan pengembangan produk halal Indonesia agar mampu memenuhi standar keamanan pangan, kualitas produk, dan pengemasan yang baik.

“Produk-produk halal adalah produk yang menurut saya adalah produk yang memang juga diri oleh dalam konteks makanan adalah prinsip yang sifatnya thayyiban. Halalan thayyiban itu dua kata yang melekat,” ujar Arif dalam keynote speech pada International Halal Startup Summit (IHSS) 2026, kemarin lusa.

Pertumbuhan pasar halal global, ujar Arif, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional. Peluang tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, keuangan syariah, dan pariwisata hingga farmasi, kosmetik, fesyen, serta media dan rekreasi.

Arif mencontohkan perkembangan layanan halal di Jepang. Dalam kunjungannya ke Kyoto, ia menemukan penyediaan menu halal dalam sebuah forum internasional berskala besar. Menu yang disajikan tidak hanya memenuhi ketentuan halal, tetapi juga menawarkan cita rasa khas Jepang.

“Jadi itu membuat orang-orang yang mengkonsumsi halal ini, karena apa? Karena porsinya lebih banyak dan lebih enak,” kata dia.

Di Indonesia, penguatan ekosistem industri halal juga ditunjukkan melalui perkembangan sertifikasi produk. Arif menyebut jumlah produk bersertifikat halal telah mencapai 9,6 juta produk. Dia juga menyoroti peningkatan ekspor makanan olahan dan pakaian muslim sebagai bagian dari potensi industri halal nasional.

Karena itu, pengembangan industri halal perlu didukung ekosistem yang terintegrasi dan kolaboratif, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, memudahkan penelusuran produk, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

“Bagaimana dengan melihat pertumbuhan populasi muslim yang besar ini, perubahan perilaku yang saat ini juga sudah semakin berkembang, peningkatan perdagangan halal global juga semakin meningkat, maka mau tidak mau pendekatan digital ini menjadi pencahayaan,” tutup Arif. (eko-brint)

Kegerahan AHY disampaikan dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional, yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Kamis (15/10/2026).

“Estimasi pelaku usaha berdasarkan OSS itu 6,4 juta. Sedangkan pengohon perizinannya itu hanya 43 ribu. Karena rasio permohonan SIPA terhadap estimasi OSS ya 0,67 persen,” ujar AHY.

AHY memaparkan jika penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70 persen pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah, sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya mencapai 80 persen. Sementara itu, penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90 persen. 

AHY mengatakan data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan air tanah pada berbagai kelompok usaha.

Selain itu, AHY juga membahas pengawasan penggunaan air permukaan seperti sungai dan danau.Ia mengatakan tindakan pengawasan telah dilakukan, tetapi tahapan penindakan masih mencakup peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

AHY menjelaskan, dari pengawasan tersebut, ditemukan 1.565 entitas usaha yang tidak memiliki izin atau persetujuan. Ia menyebutkan berdarkan data Kementerian Pekerjaan Umum pada September 2026, mencatatkan total denda administrative sebesar Rp325 miliar.

“Dari 325 miliar rupiah ini berdasarkan data Kementerian PU September 2026 ada total denda administatif baru 22 persen yang disetor. Artinya 78 persen yang belum jelas,” ucap dia.

Dijelaskan, pemerintah membahas langkah penertiban perizinan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tahapannya meliputi verifikasi objek, koordinasi lintas sektor, konsolidasi tim, serta penegakan hukum administratif dan sesuai ketentuan.

Menko AHY menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara efisien dan pengembangan sumber air alternatif. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi eksploitasi cadangan air tanah secara berlebihan. (aditya)

Surabaya, bukti.id – Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) kelompok masyarakat (pokmas) DPRD Provinsi Jawa Timur, digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Surabaya, Kamis (15/10/2026).

Sidang di Ruang Cakra dengan agenda pembacaan surat dakwaan tersebut, menghadirkan empat terdakwa, yaitu Mochammad Mahrus Ali, M Fathullah, Achmad Yahya M, dan RA Wahid Ruslan. Mereka didakwa memberikan suap atau ijon fee kepada unsur pimpinan di DPRD Jawa Timur. 

Terdakwa pemberi suap kepada pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 – yang kini duduk di DPR RI – juga sebagai tim pemenangan dengan imbalan mendapat jatah Pokir. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Ada empat terdakwa, satu Pak Mahrus, Pak Fathullah, Pak Yahya, dan Pak Ruslan. Terkait dakwaan sebagai pemberi suap. Nilainya bervariasi antara 2,8 miliar sampai 12,2 miliar. Untuk pasal yang didakwakan, Pasal 5 dan Pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, ini terkait ijon fee, untuk selanjutnya mereka diberikan jatah Pokir," urai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Handoko Alfiantoro usai sidang.

Terdakwa diduga mengelola alokasi hibah pokir senilai Rp6,147 miliar yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Sampang, dan Pamekasan untuk tahun anggaran 2020–2021. Sementara alokasi hibah yang dikaitkan dengan sosok nama pimpinan DPRD Jawa Timur, secara keseluruhan mencapai Rp242,7 miliar dari total anggaran pokir DPRD Jawa Timur periode 2020–2022, sekitar Rp6,9 triliun, untuk kelompok masyarakat di sejumlah daerah di Jatim.

Melalui ijon fee dengan menyerahkan sejumlah uang, mereka dijanjikan mendapatkan alokasi pokir. Mereka juga berperan dalam pengurusan proposal hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, disertai dugaan pemotongan dana hibah.

Terhadap dakwaan tersebut, Kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan menekankan posisi klien mereka sebagai tim pemenangan dalam persidangan. Itu diambil agar proses peradilan memberikan kepastian hukum secara cepat.

"Fokus utama pembelaan adalah menguji kedudukan para terdakwa. Posisi klien kami berada dalam kapasitas tim pemenangan atau tim sukses dalam kapasitas hubungan kerja. Dengan begitu apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?” kata Advokat Suryono Pane. (cebe)

Lamongan, bukti.id – Aduan resmi yang dilayangkan oleh Forum Inisiasi Desa dan Agraria (IDeA) bersama Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terkait aktivitas PT PAL di Sidokelar, sepertinya direspon oleh pihak kepolisian.

Pada 18 dan 21 September 2026 lalu, kedua lembaga itu mengadukan indikasi pelanggaran perizinan serta potensi pencemaran lingkungan di kawasan perairan tersebut.

Benar. Menurut sumber di lokasi, dikabarkan anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur turun ke lokasi galangan kapal PT PAL Indonesia, tepatnya area reklamasi Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pada Selasa (13/10/2026) kemarin lusa. Pemeriksaan oleh penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. 

Terkait sas-sus itu, Koordinator IDeA, Totok Setiawan membenarkan adanya pihak kepolisian yang turun ke lokasi. Totok menjelaskan, laporan mereka berpatokan pada dugaan pelanggaran Pasal 75 juncto Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Kami meminta kepolisian menghentikan seluruh aktivitas galangan kapal dan reklamasi tersebut sebelum ada kepastian asas kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat lokal,” kata Totok kepada jurnalis.

Tuntutan penghentian operasional ini dipicu oleh kekecewaan warga sekitar yang menganggap keberadaan perusahaan tidak membawa dampak positif yang sepadan dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan.

Mendukung Totok, Ketua JAPAI, MH Sholeh menyebut jika warga lokal telah lama mengeluhkan dampak negatif operasional perusahaan, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga masalah transparansi pengelolaan lingkungan.

“Masyarakat mengeluhkan akses jalan desa yang rusak parah akibat alat berat, mitigasi limbah B3 pencemaran laut yang tidak jelas, hingga MoU pemberdayaan ekonomi yang sama sekali tidak direalisasikan. Ini jelas meminggirkan dan merugikan warga,” tegas Sholeh.

Di sisi lain, operasional badan usaha milik negara (BUMN) di bidang perkapalan ini juga dikabarkan telah mendapat sanksi administratif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dikonfirmasi jurnalis, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa KKP, Edi Purnomo membenarkan jika PT PAL telah dijatuhi sanksi administratif. Namun pihak PSDKP belum merincikan bentuk sanksi yang diberikan secara resmi.

Menurut sumber, kendati PT PAL sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk area galangan kapal, namun status lahan reklamasi tersebut sejatinya belum legal untuk langsung dimanfaatkan.

"Tanah reklamasinya tidak boleh digunakan karena tetap dianggap berada di atas perairan," ungkap sumber itu.

Sesuai regulasi yang berlaku, penerbitan PKKPRL harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sebagai syarat mendapatkan Persetujuan Lingkungan. Dokumen ini menjadi pijakan dasar bagi penerbitan izin reklamasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) fasilitas galangan kapal.

Namun, hingga kini PT PAL disinyalir belum melengkapi tahapan kewajiban perizinan tersebut. Ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Erwin Fachrul Ardiyanto yang menegaskan belum ada pengajuan perizinan lingkungan dari pihak terkait. (eddy-benny)

Sidaorjo, bukti.id – Perempuan tidak hanya sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak perubahan menuju daerah yang lebih maju. Sebuah kalimat bermaksud penguatan yang ditujukan bagi kaum perempuan.

Kalimat tegas tanpa bermaksud menyinggung kaum laki-laki tersebut, ditegaskan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, pada Seminar Woman Leadership oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, kemarin lusa.

“Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penting agar persoalan yang menyangkut kepentingan perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, mendapat perhatian,” ujar Sriatun, di depan forum seminar bertema “Perempuan dalam Kepemimpinan: Good Leadership, Good Attitude” itu.

Sriatun juga mendorong perempuan mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan, termasuk di lembaga legislatif. Dia menilai kepemimpinan perempuan tidak cukup diukur dari jabatan yang dimiliki. Kemampuan mengambil keputusan, menghadapi tantangan, serta menginspirasi dan memberdayakan orang lain juga menjadi bagian penting dari seorang pemimpin.

“Saya juga berharap agar di dunia legislatif banyak perempuan yang ikut andil. Sebab, dengan cara itu perempuan ikut mengambil peran dalam masalah-masalah seperti kekerasan perempuan yang saat ini masih merajalela,” kata dia.

Istri Bupati Sidoarjo Subandi ini juga mengingatkan perempuan agar terus mengembangkan kapasitas diri. Kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kemauan bekerja sama dinilai penting untuk memperluas kontribusi perempuan di berbagai bidang.

Menurut dia, ruang kepemimpinan perempuan terbuka di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, organisasi, pemerintahan, dan pendidikan hingga sektor ekonomi serta kewirausahaan. Penguatan kapasitas perempuan diharapkan turut mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Senada dengan Sriatun, Ketua IWAPI Sidoarjo, Shofiyah cenderung menyoroti pentingnya peningkatan daya saing perempuan, terutama dalam dunia usaha. Dirinya berharap seminar tersebut dapat mendorong kolaborasi konkret untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sidoarjo. (knis-kwan)

Direktur Utama TSN M Syamsul Arifin mengatakan, keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyelenggara jasa internet menghubungkan jaringan dan bertukar trafik lebih dekat dengan pengguna sehingga akses data berpotensi lebih cepat dan stabil.

“Dengan adanya data center di Lamongan, akses tidak perlu selalu melewati Jakarta atau Surabaya terlebih dahulu. Ini bisa membuat respons jaringan lebih cepat dan biaya operasional penyedia internet lebih efisien,” kata Syamsul, saat pembukaan TSN Data Center dan peluncuran awal simpul IIX-JI di Lamongan, belum lama ini.

Dijelaskan, TSN dibentuk melalui kolaborasi 13 perusahaan teknologi anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Timur dari wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang.

Selain membuka fasilitas pusat data, imbuh Syamsul, TSN juga melakukan peluncuran awal (soft launching) simpul pertukaran internet IIX-JI untuk mendekatkan pertukaran trafik jaringan lokal di kawasan tersebut.

“Saat ini sekitar 70 perusahaan telah menempatkan perangkatnya di pusat data TSN dengan total 14 rak server. Perusahaan tersebut menargetkan penambahan pelanggan dan pengembangan layanan untuk memperkuat ekosistem digital di kawasan Plat S,” tegas dia.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Wilayah APJII Jawa Timur, Yosvensa Setiawan mengatakan, pembangunan pusat data di daerah merupakan bagian dari upaya memperluas pemerataan infrastruktur digital yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar.

Yosvensa berujar, keberadaan pusat data di Lamongan juga berpotensi membuka lapangan kerja, baik di bidang teknologi informasi maupun sektor pendukung, seperti pembangunan jaringan kabel dan infrastruktur telekomunikasi. (benny-eddy)