Ini Tiga Prioritas Pembangunan Lamongan Tahun 2027

bukti.id
Bupati Yuhronur bersama Ketua DPRD Freddy Wahyudi saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan (foto: kominfo)

Lamongan, bukti.id – Penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan publik. Tiga pokok pikiran itulah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, sebagai tiga prioritas pembangunan pada 2027 mendatang.

Terhadap tiga prioritas itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menegaskan, penetapan prioritas tersebut mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, sehingga alokasi belanja harus difokuskan pada program mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Tekan Resiko Banjir di Lamongan, Saluran Bengawan Jero Dibenahi

"Kami berharap kebijakan ini menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan Lamongan berlangsung lebih merata, produktif, dan berkelanjutan," kata Yuhronur, usai rapat paripurna DPRD Lamongan, kemarin lusa. 

Dijelaskan, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,9 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan dengan nilai yang sama.

Yuhronur menilai, arah kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Lamongan 2027, yakni percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.

Baca juga: Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakat APBD 2027 Sebesar Rp12,9 Triliun

"Pembangunan infrastruktur menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus penopang keberlanjutan pembangunan daerah," ujar dia. 

Selain membahas arah kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027 yang memuat 10 usulan rancangan peraturan daerah (ranperda).

Empat usulan merupakan inisiatif DPRD, meliputi perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, serta perubahan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Baca juga: Perkuat Mitigasi, BPBD Lamongan Petakan Sebaran Wilayah Terdampak Bencana

Sedangkan enam usulan lainnya berasal dari pemerintah daerah, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual.

Selain itu, rencana besar pembangunan kependudukan 2025-2045, serta perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. (benny-heddy)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru