Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR

Jakarta, bukti.id – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

 

Dia mengatakan surat serupa sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta agar surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Muzani mengatakan, Gibran meminta agar pimpinan MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya.

Setelah rapat pimpinan, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Pertemuan tersebut bertujuan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam 

Muzani menyebut, berdasarkan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. Karena itu, MPR mulai mempersiapkan proses tersebut sejak surat pengunduran diri diterima.

“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan,” ujar dia.

Saat ditanya mengenai alasan pengunduran diri Gibran, Muzani mengaku belum mengetahui isi surat tersebut. Dikatakan pimpinan MPR belum membuka surat dan berencana membacanya bersama pimpinan lainnya.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuman beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata dia.

Muzani juga menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Batas waktu tersebut dihitung sejak MPR mengeluarkan surat permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Muzani juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses ketatanegaraan tersebut berjalan baik, dan berharap peristiwa ini dapat menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi Indonesia. (aditya)

Editor : heddyawan