Antisipasi Lonjakan Stunting, Sidoarjo Turunkan Ratusan Kader PPKBD

bukti.id
Pemkab Sidoarjo kerahkan ratusan kader PPKBD guna menahan lonjakan stunting dan kerentanan sosial di tingkat akar rumput (foto: diskominfo)

Sidoarjo, bukti.id – Mengantisipasi kenaikan tengkes (stunting) dan kerentanan sosial di tingkat akar rumput, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, turunkan 346 kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). 

Ratusan kader ini dituntut mengoptimalkan delapan fungsi keluarga di tengah tekanan demografi daerah yang mencapai 2,4 juta jiwa.

Baca juga: Soal Kesetaraan Hak, Penyandang Disabilitas Sidoarjo Tidak Perlu Takut

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita tengkes di Sidoarjo sempat turun dari 14,8 persen pada 2021 menjadi 8,4 persen pada 2023, tetapi kembali merangkak naik ke angka 10,6 persen pada 2024. ‎

Terkait hal tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau proyek fisik semata, melainkan kualitas sumber daya manusia yang bermula dari rumah tangga.

Karena itu, kader desa harus mampu mengimplementasikan delapan fungsi keluarga, mulai dari agama, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, hingga ekonomi, secara nyata untuk mencegah perkawinan anak dan memperbaiki pola asuh. 

‎"PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan," ujar Subandi dalam rilis, baru-baru ini.

Untuk membalikkan tren kenaikan tengkes, Subandi menginstruksikan tiga langkah taktis bagi para kader. Pertama, melakukan pendampingan keluarga berbasis data akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. 

Kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, dan tenaga kesehatan. 

Baca juga: Ketiga Kali, Sidoarjo Sabet Peringkat Pertama STBM Award

Ketiga, memastikan edukasi publik berujung pada perubahan perilaku warga, bukan sekadar sosialisasi satu arah.

Tak hanya itu, pemda setempat juga turut menyinergikan kerja kader lapangan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Program pemenuhan nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil tersebut diharapkan menjadi daya ungkit tambahan dalam memutus rantai tengkes dari hulu.

‎"Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan," kata Subandi.

Selain persoalan gizi kronis, keluarga di wilayah Sidoarjo juga dibayangi beragam kerentanan sosial. 

Baca juga: Lampaui Target Nasional. 159 Rumah Tak Layak Huni Dibedah BAZNAS Sidoarjo 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo, Heni Kristiani menyoroti ancaman anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme pada remaja.

Menurut Heni, kompleksitas masalah tersebut membutuhkan kehadiran kader yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga sebagai jembatan kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas para kader dalam memetakan dan menangani persoalan tersebut, Dinas P3AKB turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Sidoarjo.

‎"Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo," ucap Heni. (knis-kwan)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru