Jakarta, bukti.id – Penyelenggaraan ibadah haji memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional dan memperluas peluang usaha bagi petani, nelayan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) mengembangkan penelitian ekosistem ekonomi haji guna memetakan kebutuhan jemaah sekaligus mengidentifikasi kesiapan pelaku usaha dalam negeri.
Baca juga: BRIN Ubah Sampah Kantor Jadi Kompos, Biogas, dan Nilai Ekonomi
Ketua Tim Riset Ekosistem Ekonomi Haji, Abdul Jamil Wahab menjelaskan, kajian penyelenggaraan ibadah haji selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ibadah atau manasik, pelayanan jemaah, dan pengelolaan keuangan. Padahal, aktivitas haji juga memiliki dimensi ekonomi yang berpotensi menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya merupakan aktivitas keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Potensi ini perlu dipetakan agar berbagai kebutuhan jemaah dapat semakin banyak dipenuhi oleh produk dan jasa dari pelaku usaha nasional,” kata Jamil, saat forum penyusunan dan finalisasi instrumen penelitian yang berlangsung di BRIN Rawamangun, dikutip di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Jamil, Indonesia setiap tahun memberangkatkan rata-rata sekitar 220.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dengan biaya resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta per jemaah, aktivitas ini memiliki nilai ekonomi yang besar. Potensinya bahkan lebih luas apabila memperhitungkan pengeluaran tambahan jemaah sebelum keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia. Sebab, sebagian peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan jemaah masih dinikmati pelaku usaha di luar negeri.
“Padahal, kebutuhan jemaah haji, baik produk pangan, nonpangan maupun jasa, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri nasional, petani, nelayan, UMKM, dan berbagai pelaku usaha dalam negeri. Karena itu, kita perlu mengetahui kebutuhan pasar sekaligus kesiapan industri nasional untuk memenuhinya,” jelas dia.
Mendukung ungkapan Jamil, Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Aji Sofanudin bilang, menekankan pentingnya pengembangan riset ekonomi haji untuk memperluas perspektif kajian penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: Sinergi BRIN-PT Berdikari Percepat Hilirisasi Ayam Terintegrasi
Aji berharap penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ekosistem ekonomi haji perlu dipahami secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui riset ini, kita berharap dapat menghasilkan pemetaan yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong keterlibatan pelaku usaha nasional dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji,” ungkap Aji.
Penelitian bertajuk “Ekonomi Haji Penggerak Ekonomi Negeri” ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, sisi permintaan, yaitu mengidentifikasi pengeluaran jemaah di luar biaya resmi penyelenggaraan haji, pola konsumsi, serta preferensi terhadap produk dalam negeri dan impor. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui jenis kebutuhan dan peluang pasar yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha nasional.
Kedua, sisi kapasitas produksi dan kesiapan pelaku usaha dalam negeri. Kajian meliputi kemampuan produksi, kualitas produk, kesinambungan pasokan, standardisasi, sertifikasi, legalitas, digitalisasi usaha, hingga kemampuan membangun kemitraan dan memperluas akses pasar. Aspek ini penting untuk melihat peluang keterlibatan petani, nelayan, UMKM, industri pangan, dan sektor usaha lainnya dalam rantai pasok kebutuhan jemaah.
Baca juga: Temuan Baru BRIN. Limbah Pertanian Jadi Pakan Ternak dan Pewarna Alami
Ketiga, aspek kelembagaan dan regulasi, termasuk koordinasi antarlembaga, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dukungan pembiayaan, integrasi data, serta kebijakan yang dapat memperkuat keterlibatan pelaku usaha nasional. Penguatan ekosistem ekonomi haji membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, akademisi, dan masyarakat.
Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yakni kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif direncanakan melibatkan 3.200 jemaah haji yang telah berangkat pada 2026 dan tersebar di 64 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, data kualitatif akan dihimpun melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan pemerintah, pelaku UMKM, petani, nelayan, akademisi, praktisi ekonomi, dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui riset ini, diharapkan menghasilkan pemetaan potensi ekonomi haji dan rekomendasi kebijakan untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan rantai pasok domestik serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, khususnya Arab Saudi, diharapkan dapat memperbesar manfaat ekonomi penyelenggaraan haji bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (eko-brint)
Editor : heddyawan