Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasion
Sebuah truk posisi kosong muatan siap mengangkut peti kemas di pelabuhan (foto: net) 
Jakarta, bukti.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Inpres itu guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, sehingga mampu memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Tidak itu saja. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan dupilkasi.
Kolaborasi antara layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional maupun domestik, penyederhanaan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik, serta penataan tata kelola ruang kepelahuban dan jalur distribusi.
“Kita ketahui bersama bahwa masalah logitistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Upaya untuk terus memperbaiki tentu merupakan upaya kerjasama dari semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan keputusan Presiden mengenai program untuk perbaikan nasional ekosistem ini”, ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers daring bersama Ekosistem Logistik Nasional, Kamis (24/9/2020).
Menkeu Sri Mulyani menyatakan, melalui Ekosistem Logistik Nasional biaya logistik di Indonesia yang masih tergolong tinggi dibanding negarai ASEAN lainnya yang saat ini mencapai 23,5% dari produk domestik bruto ditargetkan turun hingga mencapai 17%. Selain itu, lewat Ekosistem Logistik Nasional, performa logistik yang stagnan berdasarkan data diharapkan dapat berkembang dan tumbuh serta tercipta persaingan yang sehat dan transparan.
“Dengan didukung oleh sistem teknologi informasi, Ekosistem Logistik Nasional menciptakan kolaborasi digital seluruh proses government-to-government, government-to-business, serta business-to-business dimulai dari proses penyelesaian dokumen kedatangan pengagkut laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut truk sampai dengan ketersediaan warehouse dapat dilakukan dalam satu platform,” jelasnya.
Melalui mekanisme single submission pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), Ekosistem Logistik Nasional menghadirkan ‘satu wajah pemerintah’ dalam memberikan layanan di bidang logistik termasuk kegiatan ekspor, impor, dan domestik yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L).
Sampai saat ini, lanjut Menkeu Sri Mulyani, proses pengembangan Ekosistem Logistik Nasional telah memasuki babak piloting dan implementasi tahap awal untuk satu siklus inbound (impor) yang menjadi quickwin penataan ekosistem logistik nasional. Beberapa program yang dirancang sebagai quickwin sudah mulai terlihat memberikan dampak.
“Melalui Single Submission (SSm) pengangkut, penyampaian data tidak perlu lagi dilakukan secara berulang. Melalui Ekosistem Logistik Nasional, pengangkut hanya perlu menyampaikan data melalui sistem INSW yang kemudian akan didistribusikan kepada tujuh instansi. Dengan SSm pengangkut efisiensi waktu akan mencapai 74% dengan perkiraan nilai efisiensi per tahun mencapai Rp60 miliar,” kata dia.
Menkeu Sri Mulyani bilang, SSm dan joint inspection antara Bea Cukai dan Karantina juga telah menciptakan efisiensi baik dalam proses pemeriksaan maupun biaya yang diperlukan. Implementasi proses bisnis ini telah dilakukan secara bertahap di tiga pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Efisiensi percepatan pemeriksaan melalui joint inspection diperkirakan dapat mencapai 35%-56% serta efisiensi biaya mencapai Rp85 miliar.
Selain kedua program di atas, beberapa program lain yang siap diluncurkan juga dipercaya dapat menambah efisiensi waktu dan biaya urusan logistik. Program delivery order (D/O) serta pengeluaran kontainer dan pelabuhan (SP2) online disimulasikan akan dapat meningkatkan efisiensi waktu hingga 91% dan biaya mencapai Rp402 miliar.
Dipaparkan, ekosistem Logistik Nasional juga menawarkan kemudahan berupa e-trucking yang sebelumnya masih bersifat manual. Melalui e-trucking, pengusaha dapat memesan truk secara online tanpa harus datang hadir secara fisik ke tempat penyedia jasa layanan logistik. Melalui fitur ini, nilai efisiensi ditaksir mencapai Rp975 miliar dengan efisiensi waktu utilisasi truk mencapai 50%.
Seorang perugas bea cukai mengawasi aktifitas bongkar muat di pelabuhan (foto: net)
Pada forum tersebut, dijelaskan pula jika pemerintah secara bertahap akan mengimplementasikan Ekosistem Logistik Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang telah siap memasuki fase implementasi dan menjadi kawasan percontohan adalah Batam. Melalui Ekosistem Logistik Batam yang merupakan bagian dari Ekosistem Logistik Nasional, pemerintah akan menyederhanakan layanan ship to ship floating storage unit (STS FSU).
“Jika sebelumnya pengajuan data masih dilakukan secara manual di beberapa unit kementerian/lembaga dan membutuhkan waktu setidaknya tiga hari, maka lewat ekosistem logistik akan menjadi lebih efisien, karena pengajuan data hanya diperlukan satu kali sehingga diperkirakan akan mempercepat waktu layanan hingga 70% atau mencapai satu hari,” urai dia.
Melalui Ekosistem Logistik Batam, imbuh Menkeu Sri Mulyani, pemerintah juga akan menyederhanakan perizinan usaha dan konsumsi di Pulau Batam. Jika sebelumnya layanan perizinan usaha dan konsumsi belum terintegrasi dan pengusaha harus mengajukan dokumen secara hardcopy ke Bea Cukai, maka setelah implementasi waktu validasi izin usaha dan konsumsi diestimasikan turun dari satu hari menjadi tiga puluh menit atau mencapai tingkat efisiensi hingga 94%. Selain itu akan tercipta mekanisme pengawasan izin usaha dan konsumsi antara Bea Cukai dan BP Batam yang lebih akurat.
Pemerintah secara penuh mendukung sepenuhnya Ekosistem Logistik Nasional dengan mengedepankan upaya menghilangkan hambatan, peningkatan kecepatan dan mengurangi biaya logistik dalam perdagangan internasional maupun domestik. Pemerintah juga turut mengapresiasi yang tinggi terhadap entitas logistik baik pemerintah dan swasta yang telah bergabung dalam NLE ini.
“Peran serta entitas logistik baik pemerintah maupun swasta lebih luas masih sangat dibutuhkan agar ekosistem logistik yang berkembang di Indonesia dapat memberikan dampak yang optimal. Munculnya penyedia berbagai platform digital baru di seluruh wilayah Indonesia sangat diharapkan,” ujar dia.
Tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, tambahnya, penerapan program-program yang sudah direncanakan diharapkan dapat dipercepat, mengingat saat ini kita membutuhkan upaya yang maksimal di segala bidang untuk dapat memberikan sumbangan positif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan signifikan akibat pandemi Covid-19.
Pada bagian akhir, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penataan ekosistem logistik nasional diyakini mampu menghadirkan transparansi dan persaingan usaha yang lebih sehat di sektor logistik, sehingga kinerja logistik nasional menjadi lebih efisien. Dalam lima tahun ke depan biaya logistik nasional diharapkan turun dari saat ini 23,5 % PDB menjadi paling tidak 17 % PDB pada tahun 2024.
“Perbaikan kinerja logistik nasional tersebut diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia pada survey-survey internasional seperti Ease of Doing Business (EoDB) dan Logistic Performance Index (LPI), serta mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat untuk berinvestasi di Indonesia,” pungkas dia. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
