Akhir 2024, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Indonesia Harus Tuntas
Gubernur Khofifah bersama lima bupati di Jatim, rakor virtual bersama Wapres Ma'ruf Amin saat rapor terkait pengentasan kemiskinan ekstrem. (foto: net)
Surabaya, bukti.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akhir 2024 mendatang, rakyat Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Terkait hal tersebut, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sekaligus sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDG’s), yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
“Namun, Bapak Presiden menugaskan semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin, saat Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama gubernur dan bupati/wali kota dari tujuh provinsi yang menjadi percontohan program secara virtual, Selasa (28/9/2021).
Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem adalah program pemerintah pusat, pada tahap I tahun 2021 ini, ada tujuh provinsi yang ditunjuk, masing-masing Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Khusus Jawa Timur (Jatim), lima kabupaten yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan menjadi percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemprov fokus pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, usai mengikuti Rakor dengan Wapres Ma’ruf Amin.
Gubernur Khofifah didampingi Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron , Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta Kepala Bappeda dari lima kabupaten.
Khofifah menyatakan, kemiskinan ekstrem Jatim pada 2021 mencapai angka 4,4 persen, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa. Jumlah ini 38,20 persen dari jumlah penduduk miskin Jatim.
Berdasarkan data Susenas Maret 2020 dan Maret 2021, persentase penduduk miskin ekstrem Jatim pada tahun 2020 sebesar 4,5 persen, kemudian di tahun 2021 sebesar 4,4 persen.
Persentase penduduk miskin Jatim pada tahun 2020 sebesar 11,09 persen, kemudian di tahun 2021 sebesar 11,40 persen.
Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ekstrem Jatim pada 2020 sebanyak 1.812.210 orang (Nasional 10,54 juta orang), lalu di 2021 sebesar 1.746.990 orang (Nasional 10,86 juta orang).
Sedangkan, jumlah penduduk miskin Jatim pada 2020 sebanyak 4.419.100 orang (Nasional 26,42 juta orang), kemudian di 2021 sebanyak 4.572.730 orang (Nasional 27,54 juta orang). (edd)
Editor : heddyawan
Ekonomi
