DPR Pantau Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah

Banjarmasin, bukti.id – Seiring dengan dibukanya ‘kran’ kuota pelaksanaan ibadah haji dan umrah di tanah suci oleh Arab Saudi, Pemerintah RI terus melakukan berbagai persiapan. Tak terkecuali kalangan wakil rakyat. Langkah konkret tersebut dilakukan Komisi VIII DPR RI dengan meninjau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Banjarmasin.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menekankan, pemberangkatan seluruh jemaah haji dan umrah harus terpusat melalui asrama haji, agar seluruh jemaah bisa dikontrol dengan baik.

“Ini tahap sosialisasi kepada seluruh UPT asrama haji agar mereka berbenah. Pembenahan itu terkait dengan hal yang dilakukan nanti kepada seluruh jemaah haji dan umrah bahwa ada beberapa hal yang harus dilaksanakan seperti melaksanakan PCR, isolasi dan persiapan kesiapan pemberangkatan di masa pandemi Covid-19," ucap Marwan, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UPT Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.

Marwan berharap agar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi segera merampungkan kesepakatan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sehingga bisa mengobati kerinduan umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyampaikan, Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk segera dibentuk, mengingat banyak hal yang perlu dibahas dalam Panja Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19, agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaannya.

“Rencana pembukaan ibadah haji dan umrah kali ini betul-betul berbeda, karena kita harus melaksanakan beberapa rangkaian tambahan kepada seluruh jemaah. Maka dari itu, Panja harus segera dibentuk. Yang biasanya dibentuk pada bulan Januari, kali ini untuk dimajukan di bulan Desember karena banyak hal-hal teknis yang harus dibicarakan terkait kesiapan pemerintah pembukaan ibadah haji dan umrah,” tutup Marwan. (har)

Editor : heddyawan