Perkuat Peran LPMK untuk Pemulihan Ekonomi Surabaya
Surabaya, bukti.id - Fokus di Kota Pahlawan saat ini adalah pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19.
Agenda strategi yang membutuhkan sinergitas antara Pemerintah Kota, DPRD, TNI-Polri, dengan berbagai unsur masyarakat, antara lain LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), pengurus kampung RW dan RT.
Hal ini disampaikan Adi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi LPMK, Rabu (20/4/2022) sore.
“Saya perlu meningkatkan sinergitas antara LPMK, Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, dengan kelurahan dan kecamatan, serta berbagai pihak lain,” kata Adi.
Acara itu dihadiri Staf Ahli Wali Kota bidang hukum dan politik Afghani Wardani, Kepala Bagian Pemerintahan Arief Budiharto, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya-Karimunjawa Indra Iswanto. Acara penutupan tausiah Ramadhan oleh KH Mas Yusuf Muhajir.
Adi menyambut baik kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, yang memperhatikan dan membangun hubungan dekat dengan Forkom LPMK Surabaya. “Kebijakan pembangunan dan pemulihan di berbagai sektor, yang dilancarkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, seperi pertumbuhan pelaku UMKM dan sektor ekonomi, telah membuka peran masyarakat dalam pembangunan kota. Termasuk, memperkuat peran LPMK, RW, dan RT,” ujar Adi.
Sinergitas itu pula, lanjutnya, yang menjadi kunci keberhasilan Kota Surabaya berhasil melewati masa pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020. “Sekarang Surabaya berhasil menekan angka positif Covid-19. Diantaranya berkat kontribusi LMPK, RW dan RT, yang telah bekerja keras membantu aparat pemerintah kota, TNI dan Polri dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” kata Adi.
Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya membuka ruang selebar lebarnya bagi LPMK, RW dan RT untuk memecahkan masalah-masalah pribadi di lapangan.
“Mari kita tingkatkan sinergitas antara DPRD Kota Surabaya dengan unsur-unsur masyarakat, termasuk LPMK dan pengurus kampung, untuk mengawal pembangunan Surabaya,” kata Adi.
Sebelumnya Ketua Forkom LPMK Sudabaya Unsi Fauzi, melontarkan gagasan agar pengurus LPMK dan pengurus kampung, RT dan RW, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini untuk memproteksi pengurus LPMK, RT, dan RW dalam menjalankan tugas. Kemarin saat pandemi Covid-19, ada sejumlah pengurus LPMK yang kami sebut gugur dalam tugas,” kata Unsi. (win)
Editor : W Aries