Kebijakan Ekonomi 2022 Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan

Jakarta, bukti.id – Sebelum memasuki 2023, ada catatan khusus Komisi XI DPR RI tentang kondisi Ekonomi Indonesia di 2022.

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sepanjang 2022 sudah mampu melindungi stabilitas fiskal dan ekonomi makro, namun yang disayangkan belum terlihat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, melalui keterangan tertulis bertajuk Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun 2022, di Jakarta, baru-baru ini.

Anis memaparkan,“Perjalanan tahun 2022 segera berakhir, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca melandainya Covid-19 dan munculnya konflik geopolitik, kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah, sampai saat ini mampu melindungi kondisi fiskal yang relatif stabil, serta stabilitas ekonomi makro cukup sehat, tetapi sebaliknya belum terlihat jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM nasional,”.

Anis menjelaskan bahwa stabilitas fiskal dan ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kurang mampu diimbangi oleh kinerja Pemerintah secara sektoral, terutama sektor-sektor yang menghimpun banyak tenaga kerja, seperti pertanian, industri manufaktur dan perdagangan.

Anis juga mengingatkan bahwa Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Namun menurutnya hal tersebut belum bisa terealisasi bahkan terdapat kecenderungan stagnasi terutama kualitas SDM.

“Belum sepenuhnya berdampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, bahkan terdapat kecenderungan terjadinya stagnasi dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan hingga daya saing,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Salah satu yang disoroti oleh Anis ialah rasio utang terhadap PDB meningkat secara tajam. Posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%. Demikian pula terkait pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara, dengan perkiraan akan mencapai Rp403,9 triliun, sampai dengan akhir 2022.

“Angka (hutang) ini meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2021 mencapai Rp 6.908,87 triliun atau meningkat sebesar 8,5%. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai dan rasio utang terhadap GDP masih tinggi. Fantastisnya nilai tersebut porsinya mencapai 20,87�ri total belanja pemerintah pusat tahun 2022,” kata legislator DKI Jakarta I itu.

Dalam pernyataan resminya, Anis juga juga menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022, telah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap komponen Harga Diatur Pemerintah (administered price) secara tahunan.

“Efek rembetan terhadap kenaikan BBM bersubsidi terlihat dari kenaikan harga beberapa barang, bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota serta biaya logistik lainnya,” kata legislator PKS itu.

Anis menyayangkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin menjauh. Disampaikan meski dalam data BPS tahun 2022 dijabarkan jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54%, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14%, namun angka ini masih tergolong tinggi. Terlebih selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan pedesaan cukup tinggi

Terakhir, Anis menyinggung jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat dibanding pada awal tahun 2022. Menurutnya, saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi sehingga masih banyak yang harus dibenahi dan dilakukan pekerjaan kita masih banyak. (hea)

Editor : heddyawan