Gubernur Khofifah: Hindari Pungli. Sumbangan Sekolah Harus Sukarela
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, bersama kepala cabang dinas, kepala sekolah, dan komite SMA/SMK, SLB se-Jatim menandatangani pakta integritas untuk menghindari pungli. (foto: net)
Surabaya, bukti.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, bersama kepala cabang dinas, kepala sekolah, dan komite SMA/SMK, SLB se-Jatim menandatangani pakta integritas untuk menghindari pungutan liar (pungli). Khofifah dan 1.600 orang itu melakukan pendatangan pakta integritas sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016 secara bersamaan di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (21/7/2023) sore.
Khofifah mengajak kepala sekolah serta komite sekolah untuk memiliki komitmen yang sama. Khususnya, melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakulikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,” ujar dia.
“Biasanya untuk memberi support itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Maka saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela,” tegas dia.
Khofifah bilang, dengan adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa iuran tersebut tidak boleh mentarget nominal tertentu dan memaksa atau mewajibkan.
“Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan Komite harus transparan Akuntabel dan Kredibel,” jelas Khofifah.
Khofifah juga menegaskan, setiap proses perencanaan program harus jelas tujuannya dan peruntukannya. Juga harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.
“Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,” tegas dia.
Dengan kegiatan tersebut, Khofifah berharap ada capaian prestasi pendidikan serta tata kelola yang sangat baik didasari kegotongroyongan dalam membantu prose pembelajaran di sekolah.
"Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik," ucap dia.
Selain itu, kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Dirjen Kemendikbud RI, Chatarina Muliana Girsang. Secara Virtual pihaknya menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas itu bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran Pemprov Jatim bersama komite sekolah.
"Seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korup. Sehingga kegiatan ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional," tutup mantan Menteri Sosial itu. (win)
Editor : heddyawan
Ekonomi
