Pemulihan Bencana Sumatra. Menkeu Siap Alihkan Rp60 Triliun APBN yang Kurang Prioritas
Jakarta – Pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra butuh dana tidak sedikit. Karena itu, pemerintah bakal mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp60 triliun. Dananya bersumber dari hasil penataan ulang belanja negara yang dinilai kurang prioritas. Penegasan itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12).
Purbaya bilang, kebutuhan anggaran pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal sepenuhnya ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” jelas dia.
Dana dari efisiensi belanja K/L pada tahun anggaran 2026 tersebut, lanjut Purbaya, bakal difokuskan untuk rehabilitasi dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, untuk kebutuhan jangka pendek, BNPB telah mengajukan anggaran penanganan bencana sebesar Rp1,6 triliun pada tahun ini.
Bahkan, pemerintah juga menyiapkan cadangan anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan BNPB pada tahun anggaran berikutnya. Langkah ini diambil agar proses pemulihan dapat berjalan berkelanjutan tanpa kendala pendanaan.
Secara paralel, Kementerian Keuangan juga akan memberikan relaksasi anggaran kepada pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi tersebut akan diberikan pada tahun depan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membangun kembali daerahnya.
Diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto melaporkan, penanganan kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan total anggaran Rp51,82 triliun. Rinciannya, Rp2,72 triliun untuk kebutuhan tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bila dirinci per wilayah, kebutuhan anggaran pemulihan di Aceh diperkirakan mencapai Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun. Pemerintah menegaskan, seluruh kebutuhan tersebut tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional karena telah diantisipasi melalui efisiensi APBN. (pras)
Editor : heddyawan