Pojok Pengawasan dan Warung Demokrasi. Layanan Baru Bawaslu Sidoarjo Kawal Demokrasi
Sidoarjo, bukti.id – Ada hal baru yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya, Pojok Pengawasan. Tujuannya, mengajak dan sekaligus memperluas keterlibatan publik dalam mengawal proses demokrasi.
Pojok Pengawasan berwujud fasilitas ruangan berada tepat di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo. Resmi dimanfaatkan seiring dengan peluncuran program siniar (podcast) bertajuk Warung Demokrasi.
Ruang Pojok Pengawasan dirancang sebagai pusat diskusi, konsultasi, edukasi, kajian kepemiluan, sekaligus kanal pelaporan dugaan pelanggaran pemilu bagi warga Sidoarjo.
Saat meresmikan Pojok Pengawasan dan Warung Demokrasi, Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif kehadiran ruang publik tersebut.
Menurut Subandi, fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dan literasi politik bagi masyarakat.
"Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, tetapi menjadi ruang yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi," ujar Subandi dalam rilisnya di Sidoarjo, Jum'at (20/11/2026).
Subandi juga mengapresiasi peluncuran siniar Warung Demokrasi sebagai medium diseminasi informasi kepemiluan di ruang digital. Melalui obrolan yang santai dan membumi, dia menilai pendekatan digital mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan menegaskan keterbukaan lembaga pengawas pemilu.
"Alhamdulillah, dengan adanya siniar ini, Bawaslu semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan menegaskan bahwa lembaga ini adalah rumah kita bersama," kata dia.
Dalam episode perdana siniar Warung Demokrasi bersama Bupati Sidoarjo, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha menyoroti penguatan demokrasi inklusif, termasuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Agung menilai, sejumlah regulasi terkait inklusivitas sejatinya telah diterbitkan. Namun, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasinya di lapangan.
"Di dalam beberapa kebijakan memang sudah terakomodasi. Namun, yang paling penting bukan sekadar membuat aturan, melainkan bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen setelah kebijakan itu dikeluarkan, termasuk kewajiban ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas," kata Agung.
Selain isu inklusivitas, Agung turut menyoroti dinamika literasi politik di kalangan generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alfa. Berdasarkan evaluasi program edukasi seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai telah mengantongi pemahaman dasar mengenai hak konstitusional mereka.
Namun, derasnya arus informasi di ruang digital kerap membuat generasi muda terpapar informasi yang tidak utuh maupun pembingkaian (framing) yang keliru. Bawaslu pun memetakan dua kerawanan utama yang harus diantisipasi menjelang kontestasi elektoral 2029, yakni penyebaran berita bohong (hoaks) dan praktik politik uang.
"Pekerjaan rumah kita ke depan menuju elektoral 2029 masih berada pada dua klaster utama, yakni hasutan melalui hoaks dan suap berupa politik uang. Dua hal ini masih menjadi persoalan mendasar dalam proses demokrasi kita," ucap dia.
Untuk meredam potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Sidoarjo berkomitmen memperluas jejaring kolaborasi lintas sektor. Dan bakal menggandeng pemerintah daerah, partai politik, hingga aparat penegak hukum dari unsur kejaksaan dan pengadilan guna memperkuat pengawasan partisipatif di masyarakat. (knis-kwan)
Editor : heddyawan