DPD RI Sebut Banyuwangi Siap Jalani New Normal. Ini indikasinya
Banyuwangi, bukti – Pemkab Banyuwangi sangat tanggap dan tepat dalam penanganan virus Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan berbagai upaya guna meminimalisir kekisruhan dan gejolak sosial, akibat ketidaksinkronan data penerima bantuan yang kerap terjadi di beberapa daerah lain. Karena itu, Banyuwangi dinilai siap memasuki era new normal atau normal baru.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti tak memungkiri tentang kesiapan kabupaten paling ujung Timur Provinsi Jawa Timur tersebut.
“Saya melihat, Banyuwangi ini sangat bagus. Pastinya untuk pelaksanaan skema new normal sangat siap. Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini,” ujar La Nyalla, dalam siaran pers, saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Selasa (2/6/2020), dalam rangka pemantauan kondisi terkini wabah Covid-19.
La Nyalla berharap Pemkab Banyuwangi juga mampu memberikan solusi untuk persoalan pariwisata, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi era kenormalan baru ini. Solusi juga diperlukan utamanya bagi pondok pesantren dimana lebih banyak proses belajar mengajarnya dilakukan secara komunal. Sehingga penting dipikirkan tentang sosial distancing dan physical distancing-nya
Dalam kunjungannya, La Nyalla yang didampingi Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, melihat perkembangan informasi pelayanan pemerintah Banyuwangi kepada masyarakat berbasis digital.
Usai dapat penjelasan dari Bupati Azwar Anas, La Nyalla langsung meninjau dan melihat secara langsung di layar monitor layanan perijinan, layanan pengaduan masyarakat, hingga perkembangan desa dan proyek pembangunan desa.
“Saat ini, data penerima bantuan Covid-19 telah disajikan secara online dan transparan, yang bisa diakses oleh setiap warga. Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik, seperti di kantor desa, masjid, gereja dan di beberapa tempat lain, yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan. Sehingga warga yang merasa belum mendapatkan bansos, bisa melakukan complain,” papar Bupati Anas.
Anas juga menyebut, adanya program smart kampung. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak hanya dengan memasukkan NIK. Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobel.
“Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah. Meski begitu, upaya ini layaknya karet yang sangat lentur. Komplain dari warga akan sangat banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi,” tukas Anas.
Kemudian, Anas mencontohkan sebuah kejadian, terkait pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos, tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang. (edd)
Editor : heddyawan