Bawaslu Lamongan Ajukan Dana Tambahan
Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Bawaslu 19 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada di Lamongan. (imron rosidi)
Lamongan, bukti – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan mengajukan tambahan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember 2020. Sebanyak Rp 3,8 Miliar. Pengajuan sebanyak itu ditujukan kepada dana APBN.
Nilai sebesar itu dianggarkan untuk kesiapan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Tentu, ini terkait dengan keharusan menjalankan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran Covid-19.
Sesuai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, sekitar 3,427. Ada tambahan sekitar 1.000 tempat pemungutan suara (TPS) dari sebelumnya. Sedang anggaran dana untuk Bawaslu Lamongan dari dana APBD dipatok kurang lebih Rp 17 miliar. Harus dicukup-cukupkan hingga pelaksanaan pilkada tuntas.
‘’Karena anggaran dari APBD sudah dipatok. Tidak ada tambahan lagi. Karena itu kita mengajukan tambahan anggaran kepada APBN melalui Bawaslu Provinsi,” kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya, Minggu (21/6/2020) malam.
Pengajuan tambahan anggaran ini, lanjut Toni Wijaya, hampir semua dilakukan oleh penyelenggara di 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada akhir tahun ini.
‘’Tapi, tidak semua ke APBN. Ternyata ada juga kabupaten/kota lain yang masih saja mengajukan tambahan anggaran ini ke APBD,” imbuhnya.
Ini terungkap saat Rapat Koordinasi Konsolidasi Kesiapan SDM Pengawas Pemilu pada 19 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dalam Melakukan Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 di Lamongan. Tepatnya di Kantor Bawaslu Lamongan Jalan Ki Mangun Sarkoro itu berlangsung hingga malam hari.
Rakor dihadiri para petinggi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin, Sekretaris Sapni, Kordiv SDM dan Organisasi Eka Rahmawati dan Aang Khunaefi Koordinator Devisi PHL. (ron)
Editor : Redaksi
Ekonomi
