Jakarta, bukti.id,- Hiruk pikuk masalah sertifikasi ulama memang sedang bergulir di masyarakat. Kendati banyak yag pro dan kontra, proses tersebut dinilai cukup rumit.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menilai tidak mudah untuk mensertifikasi ulama. Sebab gelar ulama atau kyai berasal dari masyarakat dan tidak ada instansi yang memberikan gelar tersebut. Ditambah lagi jumlah ulama yang terdapat di Indonesia mencapai jutaan sehingga rencana pemerintah melalui kementerian agama untuk mensertifikasi ulama tidak akan semudah yang direncanakan. Hal tersebut disampaikan JK usai melakukan launching penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).
Baca juga: Dukung Pendidikan Anak dan Peningkatan Vaksin di Indonesia
"Ulama atau kyai itu gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh instansi resmi. Bisa jadi ia tidak bergelar apa-apa (menempuh pendidikan formal) tapi karena dia memiliki ilmu agama yang baik maka masyarakat memberinya gelar ulama. Yang harus diingat ulama atau kyai di Indonesia jumlahnya jutaan bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu?" ujar JK.
Baca juga: Tantang Mahasiswa se-Indonesia Berinovasi
Lebih lanjut mantan wapres RI ke 10 dan 12 ini mengungkapkan sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah hanya relevan untuk para Da’i yang akan diundang berceramah di instansi pemerintah. JK menganggap untuk melakukan sertifikasi ulama yang akan ceramah di masjid mana pun di Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca juga: Indonesia Harus Mengambil Tindakan Cepat untuk Atasi Covid-19 Anak
“Sertifikasi itu khususnya untuk Da’i yang mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Da’i yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu” jelas JK. (bbs/rhm)
Editor : Rahma