Jakarta, bukti.id – Tiga hal pokok menjadi prioritas penyelesaian oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto. Itu sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melantik Hadi di Istana Negara, kemarin.
“Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” tegas Hadi, usai dilantik.
Baca juga: Tiga Opsi Pemerintah untuk Pengguna Lahan Milik Negara
Mantan Panglima TNI itu menyebut, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat, telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.
“Di lapangan permasalahannya apa nanti kita lihat. Apakah permasalahan itu masih K2 (tanah dalam status sengketa) atau K3 (karena belum memenuhi persyaratan) itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.
Baca juga: Hadi Tjahjanto, Menteri ATR-Kepala BPN Baru
Persoalan kedua yang akan diselesaikan Hadi adalah terkait sengketa tanah.
“Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping (tumpang tindih) antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” kata Hadi.
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wamen Baru
Terakhir, Hadi akan fokus menangani tanah dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” tutup Hadi. (hea)
Editor : heddyawan