Rakernas Desa Bersatu. Menko Hadi: Aparatur Desa Pegang Peranan Penting bagi Bangsa
Peringatan 1 Dasawarsa UU Desa di Senayan Jakarta (foto: ist)
Jakarta,- Kementerian Dalam Negeri, kerjabareng dengan organisasi Desa Bersatu, menghelat peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang (UU) Desa, di Istora Senayan Jakarta, Kamis (13-6-2024).
Fokus utama pertemuan tersebut, yakni mematangkan persiapan acara Harlah Satu Dasawarsa UU Desa yang akan dijadikan sebagai nanti hari jadi desa secara nasional.
Selain itu, bertujuan untuk membahas revisi UU Desa, dengan fokus utama pada perpanjangan masa jabatan kepala desa. Munculnya isu ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan di desa-desa, yang diharapkan akan mendorong perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Lahirnya Undang-Undang Desa membawa semangat baru untuk menempatkan desa sebagai entitas yang terhormat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam berbagai aspek kehidupan.
“Undang-Undang Desa memberikan kedudukan yang signifikan bagi desa sebagai subjek utama dalam pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berasal dari akar rumput (bottom up). Oleh karena itu, peran kunci dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, hingga masyarakat desa menjadi sangat vital. Kontribusi terbaik dari semua pihak sangat diharapkan,” papar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Desa Bersatu dan Peringatan Satu Dekade UU Desa.
Hadi mengajak seluruh perangkat desa untuk menjalankan amanah dan tugas mulia yang diberikan negara dengan sungguh-sungguh. Dia berharap bahwa peringatan satu dekade UU Desa ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat visi besar desa sebagai pilar kemajuan bangsa.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi yang telah dicapai dalam pembangunan desa. Namun, kita tidak boleh merasa puas karena masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Perlu diingat, saat ini persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen, dengan 11,74 juta penduduk miskin berada di desa,” ujar Hadi, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Tantangan lain yang dihadapi adalah urbanisasi yang terus meningkat. Dia mengingatkan bahwa pada tahun 2045, diperkirakan 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sementara itu, desa masih menjadi salah satu tumpuan utama ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Hadi menekankan pentingnya desa sebagai penopang persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan diadakan pada November 2024.
“Peran strategis dari Kepala Desa dan perangkat desa sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran Pilkada di daerah masing-masing. Mengingat bahwa dalam setiap kompetisi, potensi konflik atau gesekan sangat mungkin terjadi, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Ini adalah situasi yang perlu diantisipasi dengan baik,” tambah mantan Menteri ATR/BPN ini.
Ditegaskan agar semua pihak berusaha mencegah gesekan yang berbasis pada suku, agama, atau kelompok. Dirinya mengimbau agar perangkat desa menjaga kedamaian dan tidak membiarkan konflik tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Masyarakat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pejabat, Bupati, dan para penggerak desa harus memastikan terciptanya suasana damai dalam pemilihan Kepala Daerah. Kita berharap semua pihak menjalankan proses Pilkada dengan sebaik-baiknya,” tegas dia.
Hadi berharap, melalui kepemimpinan yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen desa, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan ketahanan bangsa. (ikhsan-cebe)
Editor : heddyawan
Ekonomi
