Sidoarjo – Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh tujuh fraksi DPRD, memantik sikap beberapa eleman masyarakat. Satu di antaranya, dari kalangan mahasiswa setempat.
Para mahasiswa yang menyebut Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo ini, menggelar konferensi pers bersama terkait penolakan itu. Perwakilan HMI Cabang Sidoarjo, Achmad Tirta, menyatakan bahwa penolakan LPP oleh DPRD sebagai bentuk kritik institusional yang sah dalam konteks demokrasi.
Baca juga: Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini
"Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan," kata Tirta di depan sejumlah jurnalis, baru-baru ini.
Cipayung Plus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran dan efektivitas program prioritas.
"Laporan Pertanggungjawaban harus mencerminkan akurasi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat," ujar dia, dan menambahkan jika Cipayung Plus juga mendorong percepatan penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Baca juga: Polresta Sidoarjo Hadirkan Simantap untuk Perpanjang SIM Malam Hari
Sekretaris Cabang IMM Sidoarjo, Fajar bilang, "PAK bukan sekadar opsi administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan tidak stagnan akibat friksi politik,”.
Cipayung Plus menyerukan agar Pemkab Sidoarjo membuka data anggaran secara transparan dan melibatkan publik dalam evaluasi kebijakan.
Baca juga: Ruwat Agung Petirtaan Belahan. Sakral nan Meriah
"Menerima penolakan bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dewasa dalam berdemokrasi," imbuh PC PMII Sidoarjo, Hasbi.
Di akhir konferensi pers Tirta menandaskan,”Evaluasi terhadap LPP harus dibaca sebagai instrumen perbaikan, bukan penghambat pembangunan. Kami ingin Sidoarjo lebih baik, bukan hanya dari sisi anggaran yang terserap, tapi dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat bawah,". (knis-kwan)
Editor : heddyawan