Lamongan, bukti.id – Belakangan wacana jika di Lamongan, Jawa Timur, membutuhkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) secara mandiri, terus mengemuka. Mahfum jika saat ini kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.
Terkait wacana tersebut, kepada jurnalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Lamongan, Achmad Edwyn Anedi menyebut jika pemenuhan infrastruktur dan kelengkapan armada pemadam kebakaran perlu menjadi prioritas utama dibanding perubahan kelembagaan.
Baca juga: Perkuat Mitigasi, BPBD Lamongan Petakan Sebaran Wilayah Terdampak Bencana
Edwyn menilai, pembentukan organisasi tersendiri memang menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Namun, peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran lebih mendesak dilakukan melalui penguatan sarana dan prasarana, mulai dari kendaraan operasional, perangkat penyemprot air, hingga peralatan pendukung petugas.
Edwyn berujar, pihaknya telah menyampaikan dua opsi kepada Bupati Lamongan, yakni mendahulukan pembenahan infrastruktur atau melakukan penataan organisasi terlebih dahulu. Keputusan akhir nantinya diserahkan kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
"Kalau saya lebih menitikberatkan bagaimana pemenuhan infrastrukturnya, baik mobil damkarnya, perangkat untuk menyemprotkan air maupun peralatannya. Bagi saya, perkara organisasi itu lebih mudah. Yang penting kelengkapan pemadam kebakaran ini bisa kita penuhi terlebih dahulu," ujar Edwyn, dikutip di Lamongan, Senin (15/11/2026).
Salah satu kebutuhan mendesak yang diusulkan adalah pengadaan armada mobil pemadam kebakaran baru. Rencana pengadaan yang semula diproyeksikan pada akhir 2026 terpaksa bergeser ke 2027, karena keterbatasan waktu pengadaan dan kesiapan penyedia kendaraan.
Edwyn menjelaskan, waktu yang tersisa sekitar dua bulan pada akhir tahun dinilai tidak cukup bagi penyedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sesuai spesifikasi. Karena itu, pengadaan armada baru diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.
Baca juga: Lamongan Normalisasi 262 Titik Kali Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
"Pengadaan mobil insyaallah tahun 2027. Sebetulnya kemarin direncanakan akhir 2026, tetapi waktunya mepet. Ketika ditanyakan kepada penyedia, rata-rata tidak sanggup menyediakan kendaraan dalam waktu dua bulan," jelas dia.
Meski begitu Edwyn tidak menampik, jika kualitas armada dan kelengkapan peralatan yang dimiliki saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan pelayanan. Kondisi tersebut berdampak terhadap kecepatan petugas dalam merespons laporan kebakaran.
Dia mengakui, rata-rata waktu tanggap atau response time Damkar Lamongan saat ini masih sekitar 17 menit. Angka tersebut dua menit lebih lambat dibandingkan target rata-rata 15 menit.
Baca juga: Dukung Pertanian di Sambeng, Lamongan Bangun Embung Wono Tirto Lestari
"Jujur saja, kecepatan layanan kita masih ada kekurangan. Dari rata-rata 15 menit, kita masih 17 menit. Ini yang harus menjadi perhatian dan kita tingkatkan," aku dia.
Menurut Edwyn, wacana pembentukan Dinas Damkar secara mandiri juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, terpisah atau tidaknya kelembagaan bukan menjadi persoalan utama selama didukung infrastruktur yang memadai dan mampu mempercepat penanganan kebakaran.
Edwyn berharap, penguatan armada, peralatan, serta kesiapan petugas dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran di Lamongan, sehingga penanganan kejadian kebakaran bisa dilakukan lebih cepat dan risiko kerugian masyarakat dapat diminimalkan. (benny-heddy)
Editor : heddyawan