Surabaya, bukti.id – Keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara dinilai semakin penting. Terlebih lagi, kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menentukan sejauh mana pembangunan dan anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
Topik tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam sarasehan antara Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H AA Ahmad Nawardi, dengan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur Bidang Ekonomi di Surabaya, Minggu (15/11/2026).
Baca juga: PMII Desak Polda Jatim Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan di Kawasan PIER
Dalam forum tersebut, senator yang karib disapa Aa Nawardi itu mengajak kader PMII untuk terlibat aktif membedah arah kebijakan fiskal nasional, mulai dari pengelolaan APBN, utang negara, hingga keberpihakan anggaran terhadap rakyat kecil.
Aa Nawardi mengatakan, kebijakan fiskal perlu dipahami sebagai instrumen negara yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu mengambil peran dalam memahami sekaligus mengawal arah kebijakan tersebut.
“Fiskal itu bukan sekadar angka. Di balik APBN ada nasib petani, buruh, mahasiswa, dan UMKM. Anak muda harus berani ikut menentukan arahnya,” ujar Aa Nawardi.
Menurut dia, keterlibatan anak muda tidak cukup berhenti pada diskusi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga perlu memiliki pemahaman ekonomi yang memadai agar mampu menyampaikan gagasan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
Pembahasan turut menyentuh persoalan kemandirian fiskal daerah, khususnya Jawa Timur, agar tidak hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, koperasi, dan pesantren juga menjadi bagian dari perhatian dalam diskusi tersebut.
Selain itu, transparansi pengelolaan APBN dan APBD dinilai perlu terus dikawal. Peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dibutuhkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Upacara Hari Jadi ke-81 Jatim. Khofifah Paparkan Capaian Nawa Bhakti Satya dan Serahkan Penghargaan
Di bagian lain, Sekretaris Bidang Ekonomi PKC PMII Jawa Timur, Eko Rudi Rangkutih menegaskan, Bidang Ekonomi PKC PMII Jawa Timur hadir tidak hanya sebagai pengawal dan pengadvokasi kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator bagi kader yang siap terjun langsung di bidang ekonomi.
“PKC PMII Jawa Timur memiliki Bidang Ekonomi yang tidak hanya mengawal dan mengadvokasi kebijakan saja, tetapi juga memfasilitasi para kader yang siap untuk terjun di bidang ekonomi. Kami ingin kader PMII tidak hanya kritis terhadap kebijakan, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Rudi.
Rudi bilang komitmen Bidang Ekonomi dalam mengawal ekonomi kader PMII se-Jawa Timur secara berkelanjutan. Pengawalan ekonomi kader PMII se-Jawa Timur menjadi prioritas kami. Mulai dari pendampingan wirausaha, penguatan literasi ekonomi dan fiskal, hingga membuka jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan pemangku kebijakan.
“Kami ingin memastikan kader PMII di seluruh cabang di Jawa Timur tidak hanya melek wacana, tetapi juga kuat secara ekonomi dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungannya,” tambah dia.
Baca juga: PMII Mojokerto Sinau Bareng Berkonsep Dialektika Keilmuan dengan Mas Sabrang
Diskusi bersama Aa Nawardi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan gagasan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, di antaranya; Kemandirian fiskal daerah - mendorong Jawa Timur agar tidak terus bergantung pada transfer pusat. Ekonomi kerakyatan - penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren. Transparansi anggaran - mendorong APBN/APBD yang mudah dibaca dan dikawal publik. Peran anak muda - Kader PMII sebagai pengawas kebijakan sekaligus pencetak wirausaha baru.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti diskusi dalam bentuk kajian rutin, seminar ekonomi, dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. (cebe)
Editor : heddyawan