Pemkab Lamongan Tawarkan Opsi Sistem E-Voting di Pilkades Serentak 

bukti.id

Pada 2027 digelar di 401 desa. 

Lamongan, bukti.id – Seiring perkembangan teknologi, perhelatan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak bisa menerapkan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting). Sistem inilah yang ditawarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lamongan, Jawa Timur, kepada desa yang menggelar Pilkades.

Meski begitu, DPMD Lamongan mulai mematangkan persiapan jelang perhelatan Pilkades Serentak tahun 2027 yang bakal digelar di 401 desa. Selain merampungkan payung regulasi teknis, pemda setempat juga membuka wacana penerapan sistem e-voting bagi desa yang berminat mengadopsinya.

Baca juga: Inovasi Lamongan Jadi Sorotan Tim Verifikasi IGA 

Kepala DPMD Lamongan, Joko Raharto, menjelaskan bahwa landasan hukum terkait opsi e-voting sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi tersebut bersifat sukarela dan diserahkan sepenuhnya kepada keputusan masing-masing pemerintah desa.

"Kita tidak bisa memaksa. Ini kan tawaran, apakah desa itu menggunakan manual atau menggunakan e-voting itu diserahkan kepada pemerintah desa," ujar Joko dinukil Kompas.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut Joko, skema e-voting ditawarkan sebagai alternatif modernisasi demokrasi tingkat desa untuk mempercepat proses penghitungan suara sekaligus mewujudkan pemilihan yang ramah lingkungan tanpa kertas suara (paperless). 

Saat ini, wacana tersebut masih berada pada fase sosialisasi awal mengingat pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa belum dimulai.

Baca juga: Lamongan Butuh Dinas Damkar Mandiri. Semoga Bukan Sekedar Wacana

Di samping opsi teknologi pemungutan suara, Pilkades Serentak 2027 di Lamongan juga akan menerapkan sejumlah ketentuan baru yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta PP Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu pembaruan utama adalah diakuinya mekanisme calon tunggal dalam kontestasi Pilkades.

Mendukung pernyataan Joko, Kepala Bidang Pemerintahan DPMD Lamongan, Yanuar Rosyidi menerangkan, apabila hanya terdapat satu bakal calon yang memenuhi syarat, surat suara akan menampilkan dua kolom pilihan, yakni kolom bergambar pasangan calon dan kolom kosong. Jika perolehan suara kolom kosong lebih unggul, tahapan selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perubahan mendasar lainnya menyasar aturan pencalonan bagi perangkat desa yang hendak maju sebagai calon kepala desa. Jika pada periode sebelumnya perangkat desa cukup mengajukan cuti selama masa tahapan, regulasi terbaru mewajibkan pengunduran diri secara permanen begitu yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai calon.

Baca juga: Perkuat Mitigasi, BPBD Lamongan Petakan Sebaran Wilayah Terdampak Bencana

"Kalau yang kemarin cukup cuti, ketika tidak jadi, bisa kembali lagi sebagai perangkat desa. Kalau sekarang tidak bisa, ketika ditetapkan jadi calon, harus mengundurkan diri dan diproses," tegas Yanuar.

Saat ini, DPMD Lamongan tengah menunggu proses pengesahan rancangan peraturan bupati (Perbup) mengenai petunjuk teknis Pilkades, beriringan dengan agenda pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan membentuk panitia pemilihan di tingkat desa. (benny-heddy)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru