Jakarta, bukti – Politisi Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid angkat bicara masalah keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS), yang saat ini dilanda kerusuhan dan berpotensi menyebar di sejumlah kota lainnya. Meutya mendorong Perwakilan Indonesia di AS untuk memastikan keselamatan WNI di sana.
Diketahui, belakangan ini, di sana sedang terjadi kerusuhan sebagai dampak dari aksi protes massa di sejumlah kota di AS, yang memprotes kematian warga kulit hitam, George Floyd, di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis, Minnesota, AS.
Baca juga: Golkar Pasang Badan, Siap Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode. Strategi Cari Aman?
"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," tegas Meutya, dalam siaran pers, di Jakarta, belum lama ini, seraya mendorong perwakilan RI di AS untuk menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka.
Baca juga: Komitmen Dukung Program MBG. DPR RI Tekankan Pengawasan dan Transparansi
Ketua Komisi I DPR RI itu meminta, agar perwakilan RI terus berikan informasi melalui website resmi, maupun hotline atau aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI, untuk memberikan kondisi dan informasi secara update. Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali.
Pemerintah AS, harap Meutya, perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakuan tidak terjadi di AS. Apalagi di AS, memiliki Declaration of Independence, sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara AS. Deklarasi kemerdekaan yang memuat poin-poin yang dijadikan dasar dari sebuah kekuatan bagi kebebasan umat manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca juga: DPR Ingatkan MK agar Transparan dan Imparsial Tangani Gugatan Pilkada 2024
“Ini penting karena unrest yang terjadi di AS tentu mendapat perhatian dunia, dan jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain,” pungkas politisi Dapil Sumatera Utara I tersebut. (hea)
Editor : heddyawan