TA 2027 Mendatang, Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun

Jakarta – Pada Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, belum lama ini.

Kata Purbaya, alokasi dana tersebut bakal difokuskan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun,” ungkap Purbaya dalam forum raker.

Menurut Purbaya, besaran anggaran yang diajukan relatif sejalan dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Langkah tersebut sekaligus mencerminkan upaya optimalisasi penggunaan sumber daya di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan nasional.

“Ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” kata dia.

Berdasarkan rincian fungsi, alokasi terbesar akan digunakan untuk pelayanan umum sebesar Rp45,52 triliun. Untuk fungsi pendidikan mendapatkan alokasi Rp3,99 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.

Anggaran tersebut akan disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan, yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 2027.

Purbaya juga memaparkan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang masih terkendali.

Kinerja fiskal juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp379,4 triliun.

Pemerintah, kata Purbaya, tetap menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal menghadapi berbagai risiko ekonomi.

Selain kinerja fiskal, Kemenkeu juga mencatat peningkatan kualitas layanan publik. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan naik dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025 dalam skala 5.

Tak hanya itu, Kemenkeu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan Bagian Anggaran 015.

Purbaya menegaskan bahwa kuatnya fundamental ekonomi domestik serta semakin solidnya kebijakan pemerintah menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada tahun mendatang. (harie)

Editor : heddyawan