Polisi Bakal Periksa Lima Dirut Vendor di BPJS Kesehatan
Jakarta, bukti.id – Kasus dugaan kebocoran data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus bergulir. Kali ini, menyasar beberapa pihak swasta yang berkegiatan di lembaga itu.
Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal menjadwalkan memeriksa lima direktur utama vendor, yang melakukan kegiatan di BPJS Kesehatan terkait persoalan kebocoran data tersebut.
“Rencana kita ambil keterangannya di tanggal 2 Juni,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Argo menjelaskan, penyelidikan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan terus berjalan, pihaknya telah memeriksa empat orang saksi, yakni dua orang dari BPJS Kesehatan dan dua orang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selanjutnya, penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber akan memeriksa vendor yang melakukan kegiatan di BPJS Kesehatan.
“Vendor ini yang melakukan kegiatan di BPJS Kesehatan, siapa vendor-vendor tersebut nanti kan kita mintai keterangannya. Misalnya vendornya satu orang kita periksa satu orang, kalau dua orang kita periksa keduanya,” urai Argo.
Argo menyebut, surat pemanggilan terhadap lima direktur utama vendor tersebut telah dikirimkan hari ini tanggal 31 Mei 2021.
Argo bilang, ada lima direktur utama vendor yang ada di Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) yang akan dimintai keterangannya.
“Kita mintai keterangan terkait bocornya data tersebut. Dan Tentunya surat sudah pemanggilan sudah dikirimkan hari ini tanggal 31 Mei ke lima direktur utama vendor yang nantinya 2 Juni akan dimintai keterangannya terkait kebocoran data,” tutur Argo.
Untuk diketahui, sejak isu kebocoran data pribadi 279 juta WNI muncul, Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan kasus tersebut dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait.
Pada Senin (24/5) lalu, Bareskrim Polri telah meminta klarifikasi pejabat di BPJS Kesehatan yang menangani penggunaan teknologi informasi di instansi tersebut.
Hasil dari klarifikasi, nantinya menjadi dasar Polri untuk melakukan tindak lanjut dalam menuntaskan kasus kebocoran data tersebut.
Belakangan, publik kembali menerima kabar kebocoran data pribadi. Sebanyak 1.000.000 data pribadi yang kemungkinan adalah data dari BPJS Kesehatan diunggah di internet.
Akun bernama Kotz memberikan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabit (Mb) yang berisi 1.000.000 data pribadi masyarakat Indonesia.
File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Bahkan, dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga $6.000 Amerika Serikat.
Karena itu, Anda patut berhati-hati dan waspada apabila dihubungi telpon atau chatting melalui jejaring sosial media, oleh pihak yang Anda merasa tidak kenal.
Jikapun Anda kenal melalui daftar telepon, yakin dan pastikan melalui telepon visual (video call) secara langsung, dengan begitu bisa meminimalisir aksi penipuan. (edd)
Editor : heddyawan