Penetapan PMK Sebagai Wabah Nasional
Jakarta, bukti.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Ryano Pandjaitan, mendesak pemerintah untuk menetapkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini sebagai wabah nasional. Karena PMK diketahui semakin menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu diminta agar penanganan penyakit ini bisa lebih maksimal.
“Kami meminta pemerintah segara menetapkan status wabah nasional agar penanganan ini bisa lebih maksimal dan dari pemerintah pusat punya kendali dalam penanganan wabah ini. Kami sudah melihat banyak sekali peternak kecil maupun besar yang terdampak karena wabah PMK,” ujar Ryano dalam rilisnya , Selasa (14/6/2022).
Selain berdampak terhadap peternak, lanjut Ryano, wabah ini menyebabkan penjualan daging sapi di beberapa daerah mengalami penurunan akibat kekhawatiran masyarakat.
“Dampak lain yang belum terasa di masyarakat namun sudah dirasakan peternak adalah produksi susu sapi yang juga anjlok, yang jika tidak segera ditangani akan berdampak pada kelangkaan susu,” kata dia.
Ryano menyebutkan, pihaknya menerima informasi serapan susu lokal oleh salah satu industri pengolahan susu di Jawa Timur berkurang sebesar 230 ton dalam satu hari.
“Bahkan salah satu koperasi susu sapi terbesar di Jawa Timur sudah mengalami penurunan produksi sebesar 48 ton per hari yang tentu saja menimbulkan keresahan terutama bagi peternak sapi kecil yang menjadikan beternak susu sapi sebagai pekerjaan utama,” urai dia.
Selain meminta PMK dijadikan sebagai wabah nasional, KNPI juga mengusulkan agar pemerintah mengambil beberapa tindakan lain.
Di antaranya membentuk satuan tugas khusus menangani wabah PMK, menunjuk juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah PMK, memastikan ketersediaan obat PMK untuk semua, menyiapkan program bantuan kepada peternak kecil dan besar, memastikan pasokan daging dan stabilitas harga daging menjelang hari raya Iduladha, dan menyiapkan serta mendorong industri yang memproduksi obat PMK dalam negeri sebagai langkah mitigasi di masa depan.
“Tentu kita tidak ingin wabah ini terjadi lagi, tapi kita perlu mitigasi agar jika suatu saat terjadi wabah lagi, kita sudah siap. Sejak tahun 1990an kita sudah bebas dari PMK, sekarang muncul lagi. Dan kita tidak siap. Ini pembelajaran penting buat kita bersama untuk menyiapkan mitigasi,” harap Ryano.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya mengalokasikan khusus anggaran Rp180 miliar untun penanganan wabah PMK. Mulai dari tracing (pelacakan), penanganan, hingga pemberian vaksin kepada hewan ternak.
“Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tahun 2022, untuk mengakselerasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka dirancang khusus alokasi anggaran sebesar Rp180.78 miliar rupiah untuk penanganan PMK, dari alokasi internal Dirjen PKH, dan dari eksternal,” ungkap Syahrul Yasin Limpo, saat melakukan rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (13/6/2022).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, meminta penanganan kasus PMK ditangani secara cepat dan tepat, mengingat masyarakat akan merayakan Idul Adha 2022.
“Seluruh skenario yang dibuat untuk penanganan PMK harus dibuat secara detail, komprehensif termasuk pembiayaannya, dan harus dilakukan secara cepat, karena kita berpacu dengan waktu, apalagi Idul Adha tinggal beberapa hari lagi, ini fokus utama karena penyelematan ekonomi rakyat,” kata Dedi. (pras)
Editor : heddyawan