Efisiensi Pemerintah. Menkeu Purbaya Jamin Anggaran Negara Aman
Ini rincian sektor yang Dikecualikan WFH
Jakarta – Pemerintah bakal melakukan pengelolaan anggaran secara berkesinambungan dengan langkah-langkah efisiensi. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap yakin dan menjamin jika anggaran negara aman.
“Itupun kami masih mempunyai ruang untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” kata Menkeu Purbaya, dalam keterangan pers , dikutip Selasa (31/3/2026).
Menurut dia, meski harga minyak mencapai rata-rata USD100 dolar AS sampai akhir tahun, APBN masih mampu mengantisipasinya.
“Jadi kita akan kelola anggaran dengan berkesinambungan dan defisittnya tetap terkendali. Jadi masyarakat tidak perlu khawati defisit jadi tidak terkendali dan anggarannya jadi morat-marit,” ucap dia.
Dikatakan, Pemerintah akan mengendalikan semuanya dengan baik, karena semua sudah dihitung sampai akhir tahun. Berbagi efisiensi yang dilakukan akan memberikan dukungan bagi APBN. Terkait langkah efisiensi, pemerintah juga optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu.
Diketahui, Pemerintah menyebut kebijakan work from home (WFH) berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sedangkan total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun.
Senada dengan Purbaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara daring, dikutip Selasa (31/3/2026). Sebagai langkah efisiensi, pemerintah juga mengimbau masyarakat umum hemat energi dalam aktvitas sehari-hari, di rumah dan di kantor.
“Masyarakat juga diminta untuk melakukan ‘mobilitas cerdas’ dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik,” harap dia.
Meski melakukan efisiensi, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi seperti biasa.
Selain efisiensi, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis dilakukan dengan cara menerapkan skala prioritas dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Belanja akan diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” jelas dia.
Airlangga menambahkan, terdapat bidang tertentu yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan. Selanjutnya dia merinci sektor yang dikecualikan meliputi layanan publik dan sektor strategis nasional. Beberapa di antaranya mencakup kesehatan, keamanan, serta layanan kebersihan.
"Yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan," urai dia.
Selain itu kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan dasar dan menengah tetap berjalan normal secara tatap muka. Proses pembelajaran, kata Airlangga, dilakukan lima hari dalam sepekan tanpa perubahan skema.
Airlangga menegaskan tidak ada pembatasan untuk kegiatan olahraga maupun aktivitas ekstrakurikuler di sekolah.
"Sementara untuk pendidikan tinggi semester empat ke atas menyesuaikan surat edaran Mendiktisaintek," ucap dia.
Airlangga bilang, kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi layanan publik. Kebijakan WFH ini mulai diterapkan pada 1 April 2026. Implementasi ini diharapkan tetap menjaga pelayanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan. (aditya)
Editor : heddyawan