FPK Jatim Dorong Dibuat Payung Hukum untuk Lembaga Adat Desa
FPK Korwil Jember Audiensi ke Kemendesa PDTT
Jakarta, bukti.id - Forum Pamong Kebudayaan (FPK) Jawa Timur koordinator Wilayah Jember, Kamis (7/5/2026) melakukan audiensi ke Kantor pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Jakarta.
Sugianto, Korwil FPK Jember bersama seorang Kepala Desa dan beberapa ketua Lembaga Adat Desa (LAD) berharap adanya payung hukum terkait LAD dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa menteri sebagai penguatan pembentukan LAD.
Rombongan FPK diterima Direktur Pengembangan Sosial Budaya Lingkungan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si .
"Alhamdulillah FPK diterima baik dan usulan kami diakomodir selanjutnya akan di komunikasikan dengan Komisi 5 DPR RI" paparnya.
Dielaskan, secara regional keterlibatan FPK Jatim akan terlibat aktif mendukung rencana penerbitan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di Jawa Timur, sedangkan di tingkat nasional pihaknya akan berupaya terbitnya SKB 3 menteri.
"Di Jawa Timur harus ada perda sesuai hasil Rekomendasi Porong akhir tahun lalu dan secara nasional berharap adanya SKB yang ditandatangani Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kebudayaan," pungkasnya.
Dalam audensi, Sugianto didampingi PJ Kades Tanggul Wetan, LAD Desa Selodakon, LAD Desa Arjasa dan LAD Desa Andongrejo. (kwan-knis)
Editor : heddyawan