Keselamatan Pasukan UNIFIL Indonesia di Timur Tengah Wajib Jadi Prioritas
Ini Permintaan Menhan Sjafrie ke DPR RI
Jakarta – Keselamatan pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL di Libanon harus menjadi prioritas utama pemerintah RI, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan konflik di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut diungkapan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menhan Sjafrie hadir pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto tersebut, membahas perkembangan geopolitik global hingga pengiriman pasukan di kawasan Timur Tengah.
Sjafrie dalam paparannya menyampaikan, koordinasi intensif antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri terus dilakukan guna memastikan keamanan personel TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon.
Sjafrie bilang, kebijakan pertahanan Indonesia tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan strategi defensif aktif. Dirinya menekankan jika kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara mitra, termasuk Amerika Serikat, diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional tanpa mengurangi independensi kebijakan luar negeri Indonesia.
Kerja sama tersebut mencakup modernisasi alutsista, pendidikan militer, pelatihan prajurit, hingga peningkatan interoperabilitas pertahanan.
Sjafrie juga menyoroti peran batalion teritorial pembangunan yang dinilai memberi dampak sosial langsung bagi masyarakat. Kehadiran satuan tersebut disebut turut membantu menekan angka kriminalitas, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Selain fungsi pertahanan, ungkap Sjafrie, prajurit TNI disebut aktif menjalankan kegiatan sosial, mulai dari donor darah rutin hingga pembangunan fasilitas Bank Donor Darah TNI yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.
Sjafrie turut memaparkan perkembangan Major Defense Cooperation Partnership antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia memastikan seluruh bentuk kerja sama pertahanan dilakukan berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.
“Seluruh kerja sama pertahanan yang dijalankan tetap mengacu pada konstitusi,” tegas dia.
Merespon paparan Menhan Sjafrie, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan dukungannya terhadap penguatan TNI sebagai garda utama menjaga kedaulatan NKRI di tengah situasi global yang semakin dinamis dan tidak menentu.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan pertahanan dan militer nasional, antara lain Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, hingga pejabat utama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. (hari)
Editor : heddyawan