Kasus Korupsi Bupati Klaten. KPK Sita Tong Biru Berisi Uang Rp934 Juta
Jakarta, bukti.id – Ada-ada saja tingkah koruptor di negeri ini. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten, Jawa Tengah, tim Penyidik KPK menyita sebuah tong biru.
KPK menyebut barang bukti berupa tong biru yang diduga dipakai Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, untuk menyimpan uang hasil dugaan korupsi, berisikan uang sekitar Rp934 juta. Tong biru ditemukan di rumah adik Hamenang, bernama Hanaku Agni Sadewo, Jumat (16/10/2026).
“Rp934 juta ini ditemukan di kediaman HAS (Hanaku) selaku adik kandung Bupati, yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru yang ada di rumah yang bersangkutan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2026) malam.
Selain itu Taufik mengatakan KPK menemukan barang bukti lain berupa uang Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop, dan 5.972 yuan. Dengan demikian, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar.
“Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen,” kata dia.
Ketika ditanya uang-uang dalam tong tersebut berasal dari klaster dugaan korupsi yang mana, Taufik menjelaskan bahwa uang tersebut telah bercampur.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan 21 orang lainnya, Kamis (15/10/2026).
KPK pada Jumat (16/10/2026) mengumumkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK untuk pengondisian audit. (hari)
Editor : heddyawan