Organisasi Penggerak Kemendikbud Dinilai Boroskan Anggaran Rp 595 Miliar
Jakarta, bukti.id – Program Organisasi Penggerak (POP) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuai penolakan. Sejumlah pihak yang kompak keluar dari organisasi ini menilai program tersebut membuang-buang anggaran ratusan miliar rupiah.
Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diketahui mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar untuk program tersebut. Program Organisasi Penggerak memberikan pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan.
Praktiknya, ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana. Sebanyak 156 ormas diikutkan dalam program ini, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun ketiganya memutuskan keluar karena sejumlah alasan.
PGRI yang hengkang belakangan menyusul dua ormas islam, menilai dana POP lebih dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan lain di bidang pendidikan. Antara lain yang sedang dihadapi sekolah, guru dan peserta didik saat ini adalah sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran baru.
"Dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini," demikian penyataan tertulis PGRI, Jumat (24/7/2020).
Dalam organisasi penggerak, PGRI sendiri masuk kategori gajah yang mendapat jatah dua pelatihan dengan dana masing-masing sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan organisasi yang masuk kategori macan akan memperoleh dana hingga Rp 5 miliar. Sementara kategori kijang hingga Rp 1 miliar.
Namun PGRI tetap memutuskan keluar dari organisasi penggerak. Selain memboroskan anggaran, program itu juga dianggap tidak efektif karena waktunya yang singkat.
"Melalui Rapat Koordinasi bersama pengurus PGRI provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak," keterangan tertulis PGRI.
Selain dua hal tadi, sorotan tajam terhadap program Mendikbud itu karena munculnya dua nama organisasi dalam kategori gajah yang dianggap tidak tepat. Keduanya yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna merupakan dua organisasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan atau CSR. Sehingga tidak layak diikutsertakan dalam program organisasi penggerak, apalagi masuk kategori gajah.
Meskipun, Kemendikbud mengklaim dua yayasan itu tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara dalam kegiatan pelatihannya. Tanoto Foundation diklaim memakai biaya mandiri untuk mendanai pelatihan dalam program tersebut dan Yayasan Putera Sampoerna diklaim Mendikbud menggunakan dana pendamping (matching fund) atau membiayai sebagian dari pelatihan.
Masuknya dua yayasan milik perusahaan besar itu menguatkan kecurigaan wakil rakyat atas POP. Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mencium pemerintah sedang membisniskan pendidikan dalam program tersebut.
"Pak Mendikbud hati-hati, dunia pendidikan jangan dijadikan mainan apalagi ditopengi bisnis. Bila NU dan Muhammadiyah marah dan mundur, itu menjadi tamparan bagi Mendikbud untuk mengevaluasi kebijakannya," tegas Jazilul.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menjelaskan, dua ormas Islam yang mundur dari POP sebagai tamparan terhadap Kemendikbud agar tidak memermainkan dunia pendidikan. Jazilul pun menyebut, Mendikbud Nadiem Makarim gagal merangkul dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di tanah air.
"Itu menunjukkan Pak Nadiem masih 'mentah' untuk ngurusi pendidikan," ujar Jazilul.
Sementara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyindir agar Nadiem telah melupakan sejarah pendidikan. Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan, NU dan Muhammadiyah memiliki jejak panjang dalam sumbangsihnya bagi dunia pendidikan di tanah air.
"Jangan pernah melupakan sejarah peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pendidikan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Apapun kebijakannya jangan sampai pernah tidak melibatkan Nahdlatul Ulama, dan termasuk Muhammadiyah, kalau enggak kualat itu," kata Cak Imin saat Harlah PKB ke-22 di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, kemarin. (ara)
Editor : Tudji