PKS Mesra dengan PDI Perjuangan juga Partai Lainnya
Presiden PKS Sohibul Iman mesra bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (Foto: ist)
Jakarta, bukti.id – Partai Keadilan Sejahtera menepis stigma hampir tidak mungkin berkoalisi dengan partai nasionalis seperti PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2020. Terbukti, partai peringkat enam di parlemen ini sudah berkoalisi dengan PDIP di beberapa daerah.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya resmi berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Mataram dan Serang. Ada juga gerbong yang tengah dibangun kedua partai di Pilkada Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
Fakta itu, kata Sohibul, membuktikan jika pernyataan bahwa PKS dan PDIP sulit berada dalam satu barisan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"PDIP sudah menjalin komunikasi dengan PKS seperti di Jambi itu. Jadi saya tidak melihat statement itu sesuai dengan realita. Tidak realistis," kata Sohibul di DPP PKS Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020).
Menurut Sohibul, setiap partai memiliki kebijakan dan mekanisme masing-masing untuk berdekatan dengan parpol lain. Ia menilai, di pilkada adalah hal lazim bagi partai menjalin koalisi dengan parpol lain yang sebelumnya mungkin dianggap berseberangan. Seperti PDIP dan Gerindra yang berlawanan di Pemilu dan Pilpres 2019 silam, kini terlihat mesra jelang pilkada.
"Kalau PKS ini sejak awal memberikan kebebasan pada kader di bawah untuk berkoalisi dengan partai manapun. Jadi itu hal biasa saja. PKS di banyak tempat masih berkoalisi dengan PDIP," ujar Sohibul. Bagi Sohibul, yang penting dalam membangun koalisi dengan partai lain adalah memperhatikan kondisi daerah itu dan apa kepentingannya bagi masyarakat.
Wacana sulitnya koalisi PKS dan PDIP bisa terjalin mengemuka dari elt partai banteng moncong putih, Djarot Saiful Hidayat. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi itu mengklaim, pendapat itu berasal dari aspirasi kader yang meminta DPP agar tidak berada dalam satu gerbong dengan partai dakwah di Pilkada serentak 2020.
"Saya sebut PKS dan Demokrat. Fakta di lapangan secara kategorisasi memang sulit untuk bisa bekerja sama. Kita akan bekerja sama di lapangan, bukan di atas kertas," kata Djarot dalam diskusi daring yang diselenggarakan Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Kamis (23/7/2020) kemarin.
Sebelumnya juga, Djarot menyinggung PKS sebagai partai pengusung kepala daerah yang menjadi dalang kasus korupsi berjamaah di DPRD Sumatera Utara. Kepala daerah yang dimaksud yakni, mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang terbukti menyuap belasan anggota dewan setempat periode 2014-2019.
"Kita harus ingat, dalang utama pusaran korupsi itu, mantan Gubernur yang diusung oleh PKS," kata Plt Ketua DPD PDIP Sumut ini.
Terkait kasus ini, KPK kemarin menahan 11 anggota DPRD Sumut 2014-2019. Sementara tiga orang lainnya mangkir dari panggilan lembaga antirasuah.
Ke-14 mantan anggota dewan ini diduga menerima duit pelicin dari Gatot Pujo Nugroho untuk memuluskan pengesahan empat hal. Yakni yakni persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD dan persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.
Kemudian ada pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.
Atas perbuatannya tersebut, mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (ara)
Editor : Tudji
Ekonomi
