Surabaya, bukti.id - Pakar Perbankan Stie Perbanas Surabaya, DR Lutfie menilai bahwa mudah dibobolnya Bank Jatim. Dengan modus kredit macet karena, lemahnya tata kelola internal yang ada di dalam direksi bank milik plat merah tersebut.
Secara gamblang, Lutfie menyebut mayoritas nasabah dari Bank Jatim tersebut dari PNS/ASN serta para rekanan kontraktor yang mengerjakan tender-tender pemerintah daerah.
Baca juga: Akad Masal Berlanjut. Rumah Murah Bagi Rakyat Dari BTN
"Mereka mau gak mau wajib menjadi nasabah Bank Jatim. Apa yang terjadi pada bank ini tidak mempengarui persepsi bagi nasabah," kata Lutfie.
Dari sisi tata kelola yang ada pada Bank Jatim, Lutfie amati kinerja Bank Jatim dari non performing loan (NPL) yang rata-rata memiliki level nilai 3. Artinya, menurut Lutfie tersebut menunjukan kinerja direksi yang kurang bagus. Padahal bank tersebut didukung sisi sumber dana yang besar.
"Sebetulnya ini menguntungkan bagi Bank Jatim dari chos sumber dana mereka besar. Mestinya, mereka mampu memperoleh nasabah yang bagus yang didukung dengan sisi dana yang besar itu. Kalau mereka mendapat nasabah yang gak bagus maka patut dipertanyakan kinerja dari internal Bank Jatim tersebut," jelas Lutfie.
Menurut Lutfie, problem yang terjadi pada Bank Jatim adalah problem yang terjadi pada internal bank itu sendiri. Sebab, tata kelola Bank Jatim sendiri masih menunjuk kinerja yang kurang efektif bila dibanding dengan sisi sumber dana besar yang dimiliki bank yang mayoritas sahamnya milik Pemprov Jatim tersebut. "Maka yang dipertanyakan bagimana tugas dan fungsi direksi, komisaris, manajemen resiko, kepatuhan, auditor dalam internal bank ini masih menunjuk kinerja yang kurang bagus," tandasnya.
Baca juga: DPR Minta Perbankan Berperan Aktif
Menyoal masih mudah kebobolan, menurut Lutfie adanya banyak faktor yang terjadi dengan melibatkan internal orang dalam dan juga kecanggihan ekternal untuk mengkelabuhi pejabat dari Bank Jatim. Namun semua itu terjadi kembali akibat dari lemah tata kelola internal Bank Jatim yang tidak efektif dalam sistem perbankan.
"Itu bisa terjadi dalam tanda petik stimulus karena adanya kerjasama antara pihak internal dan ekternal sehingga bisa merugikan keuangan dari bank yang saham terbesarnya dimiliki pemprov Jatim tersebut," pungkas Lutfie.
Seperti diketahui, kinerja direksi kembali disorot hal ini terkait masih lemahnya sistem kelola yang ada di Bank Jatim menyusul kasus korupsi kredit macet PT Surya Graha Semesta (SGS) yang merugikan negara senilai Rp 147 miliar pada 2017 silam.
Baca juga: BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia
Dimana kasus ini menjerat empat pejabat Bank Jatim yakni Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK); Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK ); Harry Soenarno (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Pasuruan), dan Iddo Laksono Hartanto Asistant Relationship and Manager.
Sedangkan dari PT SGS melibatkan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Komisaris Utama PT Surya Graha Semesta (SGS) dan Rudi Wahono selaku direktur perusahaan itu, menjadi pertanyaan publik. Padahal keduanya sudah divonis bersalah oleh pengadilan namun masih menghirub udara bebas. (and/rhm)
Editor : Rahma