Jakarta, bukti.id – Dua kali dinilai sebagai penyebab molornya jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), wakil rakyat pun semprot KPU.
Salah satu anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengaku kecewa dan menuding KPU karena dinilai membuat proses penjadwalan RDP menjadi molor. Dua kali pertemuan tersebut batal, bahkan satu di antaranya, menurut Guspardi, tanpa pemberitahuan.
Baca juga: Merasa Suara Hilang di Pileg 18 Provinsi, PPP Ajukan Gugatan ke MK
“Kami sangat kecewa terhadap komisioner yang ada sekarang, karena kami sudah mengagendakan kegiatan (RDP) itu, yang kegiatan itu terpaksa molor-molor dan seterusnya,” semprot Guspardi, saat RDP dengan KPU RI dan Bawaslu RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Disebutkan, pertemuan RDP pertama diagendakan pada 23 Mei 2022, namun kemudian diberitahukan terjadi pembatalan melalui surat. Dan dijadwalkan ulang pada 30 Mei 2022, namun kemudian diketahui penjadwalan RDP kedua ini juga dibatalkan. Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pembatalan ini tidak diberitahukan sebelumnya.
“Kita tetapkan tanggal 30 Mei. Tidak ada komunikasi sama sekali, kemana itu KPU yang kita sudah undang jauh-jauh hari? Sebab bagaimanapun kami ini adalah lembaga politis, jangan terkesan Komisi II yang mengulur-ulur kegiatan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan dari Pemilu itu,” tegas Guspardi.
Molornya RDP ini menurut Guspardi, membuat ketidakjelasan di masyarakat mengenai isu-isu Pemilu 2024.
Baca juga: Tolak Hasil Pilpres 2024. Tim Ganjar-Mahfud dan AMIN Ajukan Gugatan ke MK
"Harusnya kalau (KPU) tidak datang kirim surat. Itu yang elok. Kita ini negara pemerintahan, ada administrasinya dan malah ketika itu terkesan kami Komisi II yang disudutkan. Saya lihat surat menyurat di Sekretariat, ternyata memang tidak ada surat yang dilayangkan untuk pembatalan itu. kami semua di sini hadir sampai jam 13.00 dan saya tidak tahu persis kemana kawan-kawan komisioner ini, kenapa tidak datang?” tanya politisi PAN itu.
Ke depan, pinta Guspardi, KPU harus lebih bisa menentukan skala prioritas dalam menjalankan tugas yang diamanahkan bangsa dan negara. Apalagi menurutnya, banyak isu-isu saat ini yang berkembang dimasyarakat mengenai pemilu yang harus segera diberi kejelasan mengenai kebenarannya.
“Padahal mana yang penting, substansi apa yang harus kita lakukan dan harus ada skala prioritas yang dibuat, ditentukan, disikapi oleh KPU. Kalau roadshow itu kami tidak melarang, tapi kerja kerja prioritas juga harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Tentu kami harapkan kedepan, priorotaskanlah kepentingan bangsa dan negara yang sangat diharapkan oleh masyarakat,” papar Guspardi.
Baca juga: Pedih... PPP dan PSI Tak Dapat Kursi DPR RI
Guspardi juga berharap, ke depan sinergi antara KPU sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI bisa lebih kuat lagi, Ia pun menyatakan siap untuk mendukung kinerja KPU yang berorientasi pada kesuksesan Pemilu.
“Maksud saya adalah ke depan harus kita bersinergi dalam menyikapi apa apapun yang berkaitan terhadap tugas fungsi dan wewenang KPU,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II itu. (hea)
Editor : heddyawan