Kasus ‘Ciak’ Uang Kas Kebun Binatang Surabaya, Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka 

bukti.id
Kejati Jatim tahan empat tersangka dugaan kasus pungli uang kas Kebun Binatang Surabaya (foto: tudji)

Surabaya, bukti.id – Perkembangan dugaan kasus korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) memasuki babak baru. Kamis (19/11/2026) malam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menahan empat orang tersangka ‘ciak’ uang kas, usai menjalani pemeriksaan.

Para tersangka, yakni ; Tersangka MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1635 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026. Tersangka NW, Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1636 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026. Dan tersangka EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1637 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026, serta tersangka MM, seorang advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1638 /M.5/Fd.2/11/2026, 19 November 2026.

Baca juga: Kejati Jatim Dalami Fakta Persidangan Dugaan Pungli Perizinan Dinas ESDM

Modus mereka, di antaranya dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant. Berikutnya, lawyer fee sebesar Rp100 juta untuk perkara PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak. Kemudian, Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Pada April 2025, Direksi Badan Pengawas PDTS KBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Jatim tekait pengelolaan keuangan Tahun 2013 hingga Tahun 2024, tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Kemudian tambah lagi, hingga mencapai Rp2.410.000.000.

"Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan perkara PDTS KBS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut," terang dia.

Menyembunyikan perbuatannya dan menyiasati mempertanggungjawabkan uang tersebut, selanjutnya tersangka NW, MN, EES dan MM bersekongkol, membuat skenario perjanjian kerjasama layanan jasa hukum dengan membuat review-review SOP KBS, PKS-PKS KBS fiktif dan menerbitkan kwitansi-kwitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sejumlah Rp2.410.000.000, dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawaban seolah uang tersebut untuk kegiatan yang sah. 

Baca juga: Dugaan Pungli IPAT. Bekas Kadis ESDM Jatim Didakwa Lakukan Pemerasan dan Gratifikasi

Selain itu terdapat pengeluaran kas PDTS KBS pada 2025 sebesar Rp707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, Pembayaran THR dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun Tahun 2025 hingga Tahun 2026 sejumlah Rp3.270.559.452, berdasarkan laporan Hasil Audit kerugian negara oleh Badan pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur No.PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026.

Perbuatan para tersangka melanggar, Primair, yakni Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Parah, Lurah di Surabaya Diduga Lakukan Pungli. Cak Eri Murka

Subsidiar, Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU R.I. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Para tersangka kemudian dilakukan Penahanan Rutan selama dua puluh hari kedepan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," terang Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Yogi Aryanto. (eddy)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru