Surabaya, bukti.id – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) membongkar 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengamankan 29 orang tersangka.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang, dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Baca juga: Kemdiktisaintek Bahas Skema Pendanaan Penelitian melalui Dana Abadi
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA/PPO) Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus tersebut, delapan perkara di antaranya ditetapkan 14 tersangka, sedangkan polres jajaran menangani 13 perkara dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis, saat konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Dipaparkan, modus yang digunakan para tersangka antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial serta meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Baca juga: Sah, APBD 2027 Jatim Rp26 Triliun. Tekankan Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru
Salah satu kasus menonjol yakni, dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.
Kasus lain adalah, dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp 40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia, dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan. Melalui koordinasi bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Internasional Juanda.
Baca juga: Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakat APBD 2027 Sebesar Rp12,9 Triliun
Kini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara. Selain itu, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.
Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran. Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait. (heddy)
Editor : heddyawan