Sah, APBD 2027 Jatim Rp26 Triliun. Tekankan Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru
Surabaya, bukti.id – Melalui Sidang Paripurna, mewakil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran DPRD, mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Dalam APBD 2027 yang disahkan, pendapatan daerah tercatat senilai Rp26,545 triliun, sedang belanja daerah dialokasikan Rp27,636 triliun, dengan pembiayaan daerah tercatat senilai Rp1,090 triliun.
Dalam proses pengesahan APBD 2027, sejumlah fraksi partai politik turut memberikan berbagai catatan dan masukan. Salah satunya dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyorot arah kebijakan anggaran tahun depan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono menyatakan, porsi belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan di APBD 2027 telah melampaui ketentuan mandatory spending. Dalam APBD terbaru, anggaran untuk pendidikan dialokasikan lebih dari 30 persen melebihi mandatory spending 20 persen. Sedangkan sektor kesehatan menyentuh angka hampir 15 persen.
Guntur berujar, dengan perencanaan alokasi tersebut, penggunaan APBD 2027 bakal difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur di Jatim serta pengetasan kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Konsentrasi utama kita di 2027 adalah meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan. Di samping itu, program perbaikan Rutilahu terus dipacu untuk mendongkrak indikator penurunan angka kemiskinan di Jatim dari sektor hunian,” jelas Guntur. Selain itu, Guntur juga angkat bicara terkait polemik Alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Berdasarkan hasil koordinasi bersama Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, TPG murni merupakan hasil alokasi dalam APBN sehingga tidak dapat dianggarkan langsung melalui APBD karena ketiadaan menu dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Sebagai solusinya, Pemprov Jatim akan mencontoh skema yang diterapkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemprov bakal memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di luar TPG selama 14 bulan sesuai kemampuan kas daerah.
”Kebijakan TPG dari pusat hanya mengcover 12 bulan. Untuk mengganti gaji ke-13 dan ke-14 TPG, kita gunakan skema TPP selama 14 bulan. Pemprov tetap memberikan perhatian, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tutur dia.
Skema TPP guru tersebut dirancang melalui alokasi penataan ulang perangkat belanja yang sudah berjalan, tanpa mengambil dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, fokus belanja daerah pada APBD 2027 dialokasikan secara khusus untuk meningkatkan sektor infrastruktur.
Sektor yang menjadi perhatian adalah peningkatan kemantapan jalan dan jembatan di berbagai daerah. Selain itu, APBD 2027 juga dialokasikan untuk menangani kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH)
”Untuk infrastruktur yang 2027, kita untuk meningkatkan kemantapan jalan, jembatan, dan juga satu hal lagi terkait dengan bagaimana kebutuhan rumah sebagai rumah tidak layak huni untuk meningkatkan indikator dari kemiskinan dari sektor rumahnya,” ungkap Adhy. (cebe)
Editor : heddyawan