Final. Gubernur Khofifah Umumkan UMP Jatim 2027 Sebesar Rp2,73 juta

bukti.id
Ilustrasi pekerja garmen di Indonesia (foto: net)

Naik 11,57 persen dari tahun 2026.

Surabaya, bukti.id – Akhirnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan, atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun 2026.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11/2026).

Baca juga: Senator Ahmad Nawardi Ajak PMII Jatim Bahas Masa Depan Fiskal Indonesia

Kenaikan itu mencapai Rp283.119,32 dari UMP Jatim 2026 sebesar Rp2.446.880,68. Ketentuan upah minimum baru itu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

Khofifah bilang, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” jelas Khofifah. 

Dalam penghitungan UMP, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP 11,57 persen tersebut berada di atas angka inflasi.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.

Baca juga: Sinergi Pemprov dan Pedagang Kaki Lima Didorong Berlanjutan

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujar dia.

Khofifah menyebut, penetapan upah minimum perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi perekonomian setiap daerah. Perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominal, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi daerah.

UMP Jawa Timur 2027 berada pada kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000, dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454.

Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.

Baca juga: Pemkab Lamongan Yakin, 2026 Produksi Padi Melimpah

Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Peningkatan upah diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Khofifah mengingatkan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.

Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru berlaku.

Selain itu, mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif. (heddy)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru