Sinergi Pemprov dan Pedagang Kaki Lima Didorong Berlanjutan
Jelang Pelantikan 38 DPD APKLI Jatim.
Surabaya, bukti.id – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur (Jatim) bersiap menggelar pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekaligus pengukuhan 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI kabupaten/kota se-Jatim untuk masa bakti 2026–2031.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Senin (26/10/2026), di Ruang Rapat Hayam Wuruk, lantai 8 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya tersebut, menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi sekaligus melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan hadir untuk melantik kepengurusan APKLI Jatim, sebagaimana tercantum dalam undangan resmi panitia pelantikan tertanggal 19 Oktober 2026 – dikutip rilis yang diterima bukti.id, Sabtu (24/10/2026).
Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan Shanty Octavia Utami, sebagai Ketua DPW APKLI Jatim periode 2026–2031.
Kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam agenda organisasi APKLI memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi masyarakat.
Sinergi antara Pemprov Jatim dan APKLI bukanlah hal baru. Pada 23 November 2021 silam, Gubernur Khofifah juga melantik kepengurusan DPW bersama 28 DPD APKLI Jatim periode 2021–2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah mendorong pedagang kaki lima agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pasar.
Dukungan pemerintah saat itu juga diwujudkan melalui penyerahan bantuan permodalan sebesar Rp50 juta kepada APKLI Jatim.
Rekam jejak tersebut memperlihatkan adanya hubungan kelembagaan yang telah terbangun antara pemerintah provinsi dan organisasi pedagang kaki lima.
Memasuki kepengurusan 2026–2031, kolaborasi itu diharapkan terus berkembang, tidak hanya melalui dukungan terhadap kegiatan organisasi, tetapi juga melalui program pemberdayaan ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Keberpihakan Pemprov Jatim terhadap pelaku usaha kecil juga tercermin dalam berbagai kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan.
Pada September 2026, Pemprov Jatim bersama DPRD menyepakati tambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp100 miliar kepada PT Jamkrida Jawa Timur (Perseroda), yang direncanakan dipenuhi secara bertahap pada 2027–2029.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas penjaminan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta usaha produktif lainnya.
Penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang relevan dengan kebutuhan pedagang kaki lima, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan permodalan.
Bagi APKLI Jatim, kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut membuka peluang untuk membangun koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Pelantikan kepengurusan periode 2026–2031 diharapkan menjadi titik awal penguatan peran APKLI sebagai wadah aspirasi, pembinaan, perlindungan, dan pengembangan usaha pedagang kaki lima di seluruh Jawa Timur.
“Dengan jaringan organisasi yang mencakup 38 kabupaten/kota, APKLI memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan pedagang dengan program pembangunan ekonomi daerah” ujar Sekretaris Dewan Penasehat APKLI DPW Jatim, Ari Prabowo.
Sejumlah agenda yang dinilai relevan untuk dikembangkan meliputi peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pemasaran digital, akses pembiayaan, serta penataan ruang usaha yang memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian pedagang.
Kemitraan antara pemerintah dan APKLI juga diharapkan mampu menghadirkan pendekatan penataan pedagang kaki lima yang lebih partisipatif, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kesinambungan kerja sama dalam membangun ekonomi rakyat yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.
Melalui kolaborasi pemerintah, organisasi, dan pelaku usaha, APKLI Jatim diharapkan semakin berkontribusi terhadap penguatan sektor ekonomi informal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (heddy)
Editor : heddyawan