Sarjana Didorong Turut dalam Pembangunan Nasional
Jakarta, bukti.id – Masih banyak perempuan dan anak belum mendapatkan manfaat pembangunan yang setara, dan masih mengalami kekerasan. Karena itu, para wisudawan didorong untuk ikut berpartisipasi dan memberi dukungan terhadap pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Ajakan itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, pada orasi ilmiah pada Wisuda Pascasarjana XI dan Sarjana XXXVIII Universitas Ngurah Rai Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, Sabtu (3/10/2020).
“Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek sosial kehidupan dimulai dari institusi sosial terkecil, yakni keluarga, sampai ke lembaga masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa terkecuali. Dukungan Saudara sekalian merupakan kekuatan bagi kita semua, di bidang pekerjaan apapun nantinya,” pesan Menteri Bintang.
Disebutkan, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan, bahwa seorang dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya, dan seorang dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 (SNPHAR) menunjukkan, dua dari tiga anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lima arahan terkait prioritas pembangunan PPPA pada tahun 2020-2024. Arahan tersebut di antaranya, Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak, serta Pencegahan perkawinan anak.
“Berbagai prioritas tersebut merupakan cross cutting issues yang dari tahap pencegahan sampai penanganannya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam menyuarakan dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, baik terkait program-program PPPA, serta pentingnya hak-hak perempuan dan anak yang perlu ditanamkan dalam persepsi masyarakat. Hal tersebut contohnya mengenai penerapan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun,” urai dia.
Di bagian lain, Rektor Universitas Ngurah Rai, Ni Putu Tirka Widanti mengatakan wisuda merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan proses pendidikan, sekaligus momentum strategis dalam rangka pertanggungjawaban ilmiah bagi perguruan tinggi kepada masyarakat. Wisuda juga merupakan refleksi pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tahun ini Universitas Ngurah Rai melepas 656 wisudawan, baik yang meraih gelar sarjana maupun magister.
Dalam kesempatan ini, Menteri Bintang mengajak para wisudawan untuk memunculkan kesadaran, upaya, partisipasi dan keterlibatan aktif dalam mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. (fik)
Editor : heddyawan