x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

DPR Desak Pemerintah Jelaskan ke Publik

Avatar bukti.id

Wakil Rakyat

Jakarta, bukti.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk menjelaskan terkait datangnya 85 WN China ke Indonesia, melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, belum lama ini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Masuknya WN China merupakan tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.

“Pemerintah harus menjelaskan tujuan datangnya 85 WN China ke Indonesia secara gamblang dan apa adanya. Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia,” ungkap Netty, dalam rilisnya, Sabtu (8/5/2021)

Menurut Netty, masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.

“Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia,” seru dia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (foto: net) 

Politisi Fraksi PKS ini menyebutkan, masyarakat pasti akan bertanya-tanya mengapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan.

Netty tidak menginginkan publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19.

Dia pun mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai. Apalagi varian baru Covid-19 dari luar negeri juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.

Netty kembali menekankan agar pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia.

Jika tidak ingin menuai badai, lanjut dia, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat.

“Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan,” pungkas Netty. (hea)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Senin, 20 Jul 2026 17:05 WIB | Hukum

Perkara Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk Berlanjut, Usai Perlawanan Dakwaan Ditolak Hakim

Hakim PN Surabaya tolak pengajuan terdakwa Agustin dan Ranto dalam perkara penipuan ...
Minggu, 19 Jul 2026 08:34 WIB | Peristiwa

Tokoh Penggerak UMKM Ari Prabowo Berjanji Sinergikan Pariwisata dan UMKM

Jadi Ketum GEMI, Ari berjanji sinergikan pariwisata dan UMKM. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 11:42 WIB | Peristiwa

Sah. Ari Prabowo Terpilih Jadi Ketum MANTRA periode 2026–2031

Munas I MANTRA sepakat memilih Ari Prabowo sebagai Ketum MANTRA periode 2026-2031. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 08:08 WIB | Peristiwa

MANTRA Gelar Munas I di Surabaya. Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

Munas I Mantra momen penting bagi pekerja konstruksi Indonesia. ...
Jumat, 17 Jul 2026 05:10 WIB | Peristiwa

Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini

Urai kemacetan di Gedangan, Pemkab Sidoarjo bakal bangun flyover. ...
Jumat, 17 Jul 2026 04:05 WIB | Hukum

Beli Solar Subsidi Ber-barcode Kerjasama Operator SPBU, Hendrik Setiawan dan Rudi Agus Jalani Sidang

Sidang perkara pembelian BBM solar subsidi, majelis hakim pertanyakan status operator SPBU. ...