DPR Desak Pemerintah Jelaskan ke Publik
Sebanyak 85 WN China ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, belum lama ini (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk menjelaskan terkait datangnya 85 WN China ke Indonesia, melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, belum lama ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti masuknya WN China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Masuknya WN China merupakan tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.
“Pemerintah harus menjelaskan tujuan datangnya 85 WN China ke Indonesia secara gamblang dan apa adanya. Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia,” ungkap Netty, dalam rilisnya, Sabtu (8/5/2021)
Menurut Netty, masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.
“Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia,” seru dia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (foto: net)
Politisi Fraksi PKS ini menyebutkan, masyarakat pasti akan bertanya-tanya mengapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan.
Netty tidak menginginkan publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19.
Dia pun mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai. Apalagi varian baru Covid-19 dari luar negeri juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.
Netty kembali menekankan agar pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia.
Jika tidak ingin menuai badai, lanjut dia, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat.
“Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan,” pungkas Netty. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
