Dana PEN dan Penanganan Covid 2021 Ditambah Rp55,21 Triliun
Seorang ibu pulang setelah mengambil bantuan sosial. Pemerintah bakal menggelontorkan dana untuk PEN dan penanganan Covid-19 2021. ( foto: net)
Jakarta, bukti.id – Pandemi Covid-19 di tanah air belum berakhir. Karena itu, pemerintah menggelontorkan lagi dana tambahan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan, pemerintah bakal kembali menambah anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 2021, sebesar Rp55,21 triliun. Sehingga total anggaran yang digelontorkan menjadi Rp744,75 triliun.
Sri Mulyani menyebut, penambahan anggaran ini merupakan respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut dia, kenaikan terbesar ada di anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.
Rincinya, begini. Untuk kesehatan naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun, dan perlindungan sosial naik dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Lalu program prioritas naik dari Rp117,04 triliun menjadi Rp117,94 triliun.
Kemudian, insentif usaha menetap di Rp62,83 triliun, untuk dukungan UMKM dan korporasi turun menjadi Rp161,2 triliun.
“Kami akan lakukan refocusing lagi, untuk meneliti dan menyisir anggaran-anggaran baik di KL maupun daerah, supaya semua ditujukan prioritas membantu rakyat menangani Covid-19, dan untuk membantu agar dunia usaha bisa pulih kembali,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers daring, Sabtu (17/7/2021) petang.
Seiring dengan penambahan anggaran tersebut, pemerintah juga kembali merealokasi dan menggeser beberapa program di pos kesehatan dan perlindungan sosial. Perhatikan catatan berikut ;
1. Program Kesehatan
- Klaim perawatan pasien mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp25,87 triliun dari alokasi awal Rp40 triliun, seiring dengan kenaikan jumlah pasien covid-19. Sehingga total anggaran sebesar Rp65,9 triliun.
- Insentif nakes juga mengalami kenaikan Rp1,08 triliun, karena bakal ada penambahan 3.000 dokter dan 20 ribu perawat. Dari alokasi awal Rp17,3 triliun, kenaikan membuat total akhir insentif nakes menjadi Rp18,4 triliun
- Pos penyediaan obat covid mengalami kenaikan anggaran, dari sebesar Rp770 miliar menjadi Rp1,17 triliun atau sebesar Rp400 triliun. Anggaran digunakan untuk tambahan dua juta paket obat Covid-19 gratis.
- Anggaran pembangunan RS darurat mencakup pembangunan Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, Asrama Mahasiswa di Bandung, Asrama Mahasiswa/Susun di Yogyakarta. Anggaran senilai Rp2,75 triliun.
- Percepatan vaksinasi oleh TNI/Polri ditargetkan dapat menambah jumlah vaksinasi hingga 30 juta dan bidan 37 juta orang. Anggaran sebesar Rp1,96 triliun dan diambil dari APBD melalui intercept.
- Penebalan operasional PPKM Mikro oleh TNI selama 6 bulan dengan menambah personil untuk mengedukasi masyarakat terkait pengetatan mobilitas, anggaran sebesar Rp790 miliar.
- Pengadaan oksigen darurat dari luar atau dalam negeri sebesar Rp370 miliar
- Anggaran vaksinasi tidak berubah, yakni Rp57,4 triliun yang terdiri dari pengadaan Rp47,6 triliun dan pelaksanaan vaksinasi daerah Rp6,5 triliun
- Insentif perpajakan kesehatan untuk impor alkes ditanggung pemerintah senilai Rp20,85 triliun
- Penanganan kesehatan lainnya dengan alokasi Rp45,93 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (foto: net)
2. Perlindungan Sosial
- Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemerintah menganggarkan Rp28,31 triliun untuk estimasi 10 juta penerima PKH. Dengan perkiraan satu keluarga beranggotakan empat orang, maka program menyasar 40 juta orang.
- Kartu Sembako
Program diberikan untuk 18,8 juta keluarga atau estimasi 75,2 juta orang dengan perhitungan 4 anggota keluarga per penerima. Dari alokasi awal Rp42,37 triliun, pemerintah menambahkan Rp7,52 triliun, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp49,89 triliun. Pemerintah menambah 2 bulan bantuan yang artinya penerima Kartu Sembako akan menerima 14 bulan manfaat pada tahun ini. Dengan alokasi Rp200 ribu per bulan, maka setiap keluarga menerima total Rp2,8 juta.
- Bansos Tunai (BST)
Diberikan kepada 10 juta keluarga dengan alokasi Rp300 ribu per KPM. Program yang sempat terhenti pada April lalu ini kembali diperpanjang dari Mei-Juni dengan oembayaran sekaligus pada Juli senilai Rp600 ribu. Kemenkeu menganggarkan Rp17,46 triliun untuk BST
- Bantuan Beras Bulog
Diberikan untuk 28,8 juta keluarga yang juga menerima BST dan Kartu Sembako. Anggaran sebesar Rp3,58 triliun ini dialokasikan untuk memberikan beras Bulog sebesar 10 kg per keluarga.
- Bansos Tunai Usulan Pemda
Di luar program yang sudah ada di Kemensos, pemerintah menganggarkan BST usulan pemda bagi warga membutuhkan, yang belum mendapat terdaftar sebagai penerima bansos. Jumlah penerima bansos ini sebanyak 5,9 juta KPM untuk periode enam bulan dengan alokasi Rp200 ribu/KPM/bulan. Anggaran program sebesar Rp7,08 triliun.
- Dukungan diskon listrik PLN
Diskon listrik pelanggan PLN diperpanjang dari September menjadi Desember 2021 untuk 32,6 juta pelanggan. Anggaran bertambah dari Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun.
- Bantuan beban abodemen
Pelaku usaha juga akan menikmati perpanjangan bantuan rekening biaya/abodemen hingga Desember 2021 untuk 1,14 juta pelaku usaha, alokasi anggaran berubah dari Rp1,69 triliun menjadi Rp2,11 triliun.
- Program Kartu Prakerja
Alokasi anggaran ditambah Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta dari alokasi awal Rp20 triliun sehingga anggaran menjadi Rp30 triliun untuk 8,4 juta peserta.
- Perpanjangan subsidi kuota internet
Untuk pelajar dan pengajar, subsidi kuota diperpanjang hingga Desember 2021 dengan sasaran 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Tambahan anggaran sebesar Rp5,54 triliun dengan total anggaran Rp8,53 triliun.
- BLT Desa
Pemerintah memberikan relaksasi syarat penerima BLT Desa untuk 8 juta penerima karena lambatnya pencairan dana. Total anggaran sebesar Rp28,8 triliun dengan skema pemberian BLT Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan. (edd)
Editor : heddyawan
Ekonomi
