Resiko Tingginya Ketidakpastian Global, Bayangi APBN 2024
Menkeu Sri Mulyani saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Banggar DPR RI (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menaikkan alokasi anggaran untuk subsidi energi. Semula pemerintah mengajukan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2024 sebesar Rp185,87 triliun, setelah dinaikkan menjadi Rp189,10 triliun.
“Alokasi subsidi energi tahun 2024 disepakati sebesar Rp189,10 triliun lebih tinggi dari usulan RAPBN 2024. Alokasi subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu, subsidi LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik,” ujar anggota Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nurul Arifin, saat rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (19/9/2023).
Rincian subsidi energi untuk tahun 2024 adalah subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp113,27 triliun. Sedangkan subsidi listrik sebesar Rp75,83 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian subsidi dan kompensasi di tahun 2024 bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk subsidi energi, akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia ke depan.
“Hari ini kita dengar dari panja ada kenaikan subsidi kompensasi karena kenaikan harga minyak dalam asumsi di RUU APBN 2024. Kita perlu melihat perkembangan harga minyak, ini yang akan mempengaruhi besaran belanja untuk subsidi dan kompensasi ke depan,” ujar dia.
“Seperti kita tahu harga minyak dunia saat ini sudah naik menjadi 95 dollar per barel. Di saat yang sama RUU APBN 2024 telah menaikkan asumsi harga minyak dari 80 dollar per barel menjadi 82 dollar per barel,” imbuh dia.
Selain subsidi energi, RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 juga menyepakati subsidi non-energi sebesar Rp98,86 triliun. Subsidi non energi ditujukan untuk petani terutama untuk subsidi pupuk, UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat dan subsidi untuk dunia usaha.
Sri Mulyani memaparkan, dinamika dan ketidakpastian global yang tinggi hingga sekarang, dapat mempengaruhi postur APBN 2024. Menkeu mencontohkan harga minyak dunia yang mencapai USD95 per barel pada saat ini.
"Ini berarti kenaikan 11 persen hanya dalam waktu tiga minggu,” ujar dia.
Pada 2024, Sri Mulyani memprediksi masih ada risiko global yang bakal menghadang. Misalnya perkembangan di AS dan Tiongkok yang dapat memicu dampak rambatan ke seluruh dunia. Belum lagi situasi geopolitik dan disrupsi rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas migas maupun nonmigas. Tak ketinggalan ancaman perubahan iklim yang bakal terus melanda dunia. Menurut dia, asumsi dasar APBN pun akan menghadapi dinamika yang tidak mudah diproyeksikan.
“Hal ini menggarisbawahi bahwa kami menyusun RAPBN 2024 dalam situasi ekonomi yang terus berubah," ujar dia.
Undang-Undang APBN 2024 yang disepakati memuat berbagai asumsi dasar perekonomian pada tahun depan. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi 2,8 persen, dan kurs rupiah Rp15 ribu per dollar AS.
Kemudian suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen dan harga minyak USD82 per barel. Sementara defisit anggaran diasumsikan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada APBN 2024, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun serta pembiayaan Rp522,8 triliun.
“APBN harus mampu melaksanakan tugas alokasi, distribusi, dan stabilisasi," ujar dia dan menambahkan selain itu juga harus melindungi rakyat dari berbagai guncangan dan memastikan pemulihan ekonomi. Karena itu, APBN akan terus ditingkatkan efektivitasnya agar lebih sehat dan kredibel.
"Pemerintah akan mengelola ketidakpastian yang terjadi agar tidak menggerus APBN," tutup Sri Mulyani. (dyt)
Editor : heddyawan
Ekonomi
