Nurul Arifin: Hadapi dan Selesaikan Tiga Problem Besar
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Nurul Arifin (foto: net) 
Jakarta, bukti.id – Terdapat tiga problematik atau persoalan besar yang harus segera diselesaikan, terkait kepastian hukum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Nurul Arifin, dalam acara bertema ‘Sengkarut Jadwal Pemilu 2024: Ada Apa?’, yang digelar secara daring oleh Pemuda Katolik, Kamis (21/10/2021) malam.
Nurul memaparkan, tiga problem yang harus segera diselesaikan saat Pemilu Serentak 2024, di antaranya;
1. Soal keserentakan dari Pemilu dan Pilkada itu sendiri.
2. Hak politik peserta Pemilu, terutama menyangkut legal standing dari peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon di Pilkada.
3. Beratnya beban teknis penyelenggaraan Pemilu di lapangan.
“Beban berat bagi penyelenggara pemilu yang harus menyelenggarakan pemilihan dengan tujuh jenis pemilu pada tahun yang sama (2024), bahkan pengalaman di Pemilu 2019 harus diperhitungkan. Ketika faktor kelelahan dan sakit bawaan menjadi faktor penyebab jatuhnya korban jiwa,” urai Nurul Arifin, dikutip dalam acara daring online tersebut.
“Oleh karena itu, ketiga problematik ini harus kita lihat dari hasil evaluasi Pemilu 2019 untuk perbaikan Pemilu 2024,” imbuh Nurul.
Nurul menjelaskan, jika 2024 nanti Pemilu dipastikan digelar serentak, ada baiknya dalam rekrutmen badan ad hoc, seperti PPK, PPSM Pantarlih, KPPS, KPU menambahkan syarat minimal usia di bawah 50 tahun seperti yang telah dilakukan saat Pilkada 2020 lalu.
“Atau bisa saja, jika memungkinkan, kan anggarannya saya lihat besar sekali yang diajukan untuk 2024, maka bukan tidak mungkin jika petugas di pilkada dibedakan dengan pileg dan pilpres,” kata Nurul.
Nurul berharap agar generasi muda, termasuk pemuda Katolik, untuk melakukan pengawalan dan bergerak aktif dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dan diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial politik dengan tidak terpengaruh polarisasi politik dan menjaga perdamaian di lingkungan.
“Terlibat sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilu, saya berharap, pemuda-pemuda Katolik dan umat Katolik dapat menjaga netralitas, yang tidak kemudian mengkristal,” wejang Nurul.
Perlu diketahui, pada 2024 mendatang, Indonesia bakal menggelar hajatan pesta demokrasi akbar, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Hajatan tersebut bisa jadi adalah salah satu peristiwa demokrasi bersejarah, karena untuk kali pertama Indonesia harus menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun yang sama. (hea)
Editor : heddyawan
