DPR Tegaskan Pemerintah Serius Persiapkan Pemilu 2024
Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Saat ini, pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan politisi partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam sebuah kesempatan.
“Kita tidak khawatir, karena waktu kita masih cukup (mempersiapkan tanggal Pemilu),” ujar Doli, di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Jumat (13/11/2021) malam.
Politisi yang juga Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan, meski Pemilu 2024 dimulai pada Februari dan bukan Mei 2024, pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk lakukan persiapan.
“Kalaupun misalnya dua opsi, 21 Februari 2024, yang paling dekat dan cepat saja ya kita hitung, yang paling cepat persiapan tahapannya di mulai pertengahan 2022. Jadi kita masih punya cukup waktu paling tidak satu kali masa sidang lagi lah, kalau misalnya masa sidang ini belum kita putuskan,” jelas Doli.
Terkait dengan tanggal pemilu, ucap Doli, tidak berkaitan dengan kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan berganti sebentar lagi.
“Pokoknya keputusannya tanggal Pemilu 2024 tidak ada hubungannya dengan kepengurusan KPU baik yang baru ataupun yang lama. Kalau memang kesepakatan konsensus itu tercapai atau tersepakati dengan stimulus stakeholders itu sudah putus. Tidak ada hubungannya dengan itu,” papar Doli.
Padahal, sehari sebelumnya, saat berlangsung diskusi bertajuk ‘Membaca Potensi Masalah Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 202’, yang digelar Kamis (11/11/2021) malam, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkap, potensi masalah terkait adanya irisan antara pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang digelar secara serentak di 2024 mendatang.
Abhan mengatakan, meski saat ini jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 belum ditentukan. Tetapi, dirinya sudah melihat ada persoalan di dalamnya. Persoalan tersebut terletak pada jadwal penetapan anggota legislastif (Pileg) periode 2024-2029.
“Kalau Pemilu mau dilaksanakan di April, Mei atau Februari, yang jadi masalah di Pilegnya ini, karena dengan pencalonan Pilkada,” kata Abhan dalam diskusi tersebut.
Abhan menjelaskan, Pemerintah-DPR dan penyelenggara pemilu telah menyepakati jadwal pelaksanaan pilkada serentak digelar pada November 2024. Dalam hal ini, pencalonan kepala daerah baik Gubernur, Wali Kota dan Bupati harus merujuk berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di Pemilu 2024.
Untuk itu, Abhan bilang, pada akhir Juni 2024 untuk kursi alokasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota setidaknya sudah harus selesai.
“Sehingga apakah kalau pemilunya maju, cukup waktu enggak? Di Juli itu (harus) mulai selesai penetapan (calon kepala daerah),” tukas Abhan. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
