Wacana KPU, Pemilu 2024 Coblos Partai Bukan Caleg
Jakarta, bukti.id – Wacana Pemilu 2024 coblos partai bukan caleg, yang dilontarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, memunculkan banyak pendapat dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.
Kepada jurnalis, dia menyebut, mayoritas partai politik (Parpol) dinilai menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup atau hanya mencoblos logo partai. Sehingga ada kemungkinan wacana tersebut bakal hilang.
“Sejauh ini wacana proporsional tertutup belum dibahas di DPR, hanya sebatas perang opini publik di media sosial. Mayoritas kekuatan Senayan menolak yang bisa jadi indikasi ini bakal hangus di tengah jalan,” kata dia kepada jurnalis, Minggu (1/1/2022).
Menurut dia, wacana kembali ke sistem proporsional tertutup pernah dibahas oleh DPR. Namun, mayoritas fraksi menolak sistem tersebut.
Adi bilang, “Dulu begitu, mayoritas fraksi menolak proporsional tertutup. Masalahnya wacana ini muncul kembali padahal tak pernah ada pembahasan di DPR sepanjang periode 2019-2024. Jika mau mengubah proporsional terbuka jadi proporsional tertutup harus ke MK,”.
“Tinggal diuji di MK terkabul atau tidak. Dari beberapa pengalaman MK berulangkali menolak gugatan soal ini,” tandas dia seraya menambahkan partai kaderisasi seperti PDI Perjuangan dan PKS, cenderung setuju sistem proporsional tertutup.
“Ini isu lama yang seringkali ditolak parlemen setiap ada pembahasan karena mengebiri demokrasi. Sementara partai yang kaderisasinya terbuka, alias siapapun boleh jadi caleg meski bukan kader, cenderung menolak proporsional tertutup,” jelas.
Salah satu maksud proporsional tertutup, menurut Adi, agar partai melakukan kaderisasinya dengan baik. Namun, yang menurutnya menjadi masalah adalah, penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut teratas.
“Ini memang sebatas wacana tapi bikin publik curiga ke KPU mengapa hanya wacana ini yang dihembuskan, sementara yang lain tak diwacanakan,” ucap dia.
Adi sendiri tak sepekat dengan sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem itu seperti membeli kucing dalam karung.
“Secara substansi proporsional tertutup mengembalikan rezim membeli kucing dalam karung, anggota dewan terpilih bukan pilihan rakyat, tapi selera partai. Ini mirip-mirip praktik politik zaman jahiliyah, mundur jauh ke belakang, dan mengebiri demokrasi,” tutup Adi. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
