Balik ke Politik dan Asa untuk PKN
Anas Urbaningrum (tengah), I Gede Pasek Suardika (dua dari kiri) dan petinggi PKN pada Munaslub PKN. (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Anas Urbaningrum. Masyarakat luas dan para politisi, pasti mengenal sosok ini. Kini, pria yang karib disapa Anas itu, didapuk menjabat Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Terselip alasan khusus, kenapa Anas kembali ke dunia politik. Terpanggil untuk menjadi petugas publik, katanya.
Di sisi lain, Anas juga ingin membalas kebaikan yang telah diberikan negara kepadanya, seperti fasilitas pendidikan yang membuatnya mengetahui tentang keadaan Indonesia.
“Politik itu adalah tugas publik, jadi terjun ke politik sesungguhnya adalah bersedia untuk menjadi petugas publik. Saya yang pernah menjadi aktivis, yang pernah mendapatkan fasilitas kebaikan Indonesia, bisa sekolah, bisa belajar apa saja, bisa mengerti tentang keadaan Indonesia, cara saya membalasnya seperti apa? Saya harus kembali dan berani menjadi petugas publik," papar Anas kepada jurnalis di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).
Jakarta, Beritasatu.com - Mantan, Anas Urbaningrum mengungkapkan alasannya
Meski begitu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku, tidak memiliki target saat memutuskan kembali ke dunia politik. Menurutnya tugas dana amanat yang diberikan publik harus ditunaikan sebaik-baiknya. Terpenting, tegasnya, tidak perlu memaksakan kehendak.
“Saya tidak pernah merumuskan target yang secara khusus, yang penting apa yang di depan mata ditugaskan, diamanahkan kepada saya, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nanti seperti apa biarlah penilaian publik. Kalau saya merasa mampu, saya lakukan itu. Kalau tidak mampu, ya maaf itu saya tidak sanggup. Kadi harus jujur juga, kalau tidak mampu jangan kemudian memaksakan untuk dapat mampu,” imbuh mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Menyoal partai politik barunya dan arah politik PKN di Pilpres 2024, Anas mengaku masih harus membahas dan mempertimbangkannya dengan matang di internal partai. Salah satu yang menjadi pertimbangan PKN adalah, kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pertimbangan utamanya adalah mana yang paling maslahat bagi Indonesia di masa depan, itulah yang akan kami godok sekeras-kerasnya. Saat ini, PKN menjalin hubungan, dan komunikasi yang baik dengan semua partai dengan itensitas yang berbeda. PKN tidak memiliki musuh,” tandas dia.
“Semua partai buat PKN tidak ada yang musuh. Semua partai tidak ada yang musuh. Karena itu kalau semua partai komunikasi itu hal yang wajar tetapi intensitas komunikasi seperti apa, semua seperti apa gitu," lanjut dia.
Anas menyatakan ingin membawa PKN menjadi partai yang modern dan tidak semua serba Anas, termasuk dalam mendukung calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Keputusan PKN terkait dukungan capres di Pilpres 2024 tidak memakai selera pribadinya. Dukungan untuk capres dan koalisi masih dalam pembahasan internal PKN.
Anas Urbaningrum dan petinggi PKN melepas burung merpati pada Munaslub PKN. (foto: beritasatu)
Dalam waktu dekat, PKN memiliki dua agenda penting setelah munaslub yakni melanjutkan konsolidasi internal PKN dari tingkat daerah sampai nasional dan memulai strategi untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Langkah awalnya, yakni berkomunikasi dengan partai politik lainnya.
Anas membuka peluang berkomunikasi ke partai politik mana pun termasuk Partai Demokrat yang pernah dipimpinnya. Keputusan untuk berkomunikasi dengan partai politik akan menjadi pembahasan di PKN. Partai yang untuk diajak berkomunikasi akan dipilih secara selektif. Hal ini karena Anas menilai musuh PKN adalah orang zalim.
“Semua partai politik punya peluang untuk berkomunikasi. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Tidak ada partai yang menjadi musuh buat PKN, yang musuh siapa? Yang zalim. Yang zalim bukan partai, pelaku kezaliman itu pasti bukan partai, yang bisa zalim itu ya orang. Karena itu buat saya, partai itu semua statusnya sama, tidak ada musuh. Tetapi tentu kami selektif, mana yang zalim itu bukan kawan kami,” cetus dia.
Anas juga menanggapi stigma di masyarakat mengenai dirinya yang merupakan mantan narapidana, namun kini menjadi Ketua Umum PKN. Anas menyebut stigma itu merupakan tantangan. Anas meyakini masyarakat akan bisa menilai yang sebenarnya.
“Orang yang pernah dihukum itu bukan tanda selalu bersalah. Jadi sangat bisa orang yang tidak bersalah itu dihukum, sangat bisa orang yang tidak jahat itu dihukum. Jadi rakyat akan bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Sebaliknya, orang yang tidak dihukum atau belum pernah dihukum, belum tentu tidak jahat,” dalih dia.
Putusan pengadilan telah mencabut hak politik Anas untuk dipilih sebagai pejabat publik selama selama lima tahun, termasuk menjadi caleg di Pemilu 2024. Anas mengaku tidak masalah dengan putusan tersebut karena masih memiliki hak berorganisasi.
“Tantangan terbesar PKN saat ini adalah, mengenalkan dan meyakinkan masyarakat untuk memilih partai tersebut di Pemilu 2024. Saya perintahkan, seluruh kader PKN menjauhi sifat dan sikap zalim jika terpilih menjadi pemimpin,” tegas dia.
“Suatu hari Partai Kebangkitan Nusantara dipercaya menjadi pemimpin negeri ini maka Munaslub yang dihasilkan oleh partai harus menjauhi sikap dan sifat yang zalim," lanjut dia.
Anas melarang seluruh kader PKN menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mencelekai, menindas, dan meyingkirkan pihak lain. Bagi Anas, kekuasaan seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki dan mengatasi persoalan bangsa.
“Tidak boleh menggunakan dan mempererat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai, menindas, menyingkirkan dan mempersekusi pihak lain karena fungsi kekuasaan bukan itu. Fungsi kekuasaan dan kewenangan menggerakkan energi untuk perbaikan,” Anas mewanti-wanti.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN digelar di Hotel Grand Sahid Jaya dan ditutup pada Sabtu (15/7/2023) malam. Hasil Munaslub PKN yakni menetapkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PKN menggantikan I Gede Pasek Suardika, yang kini menjadi Ketua Majelis PKN. (hea/iks)
Editor : heddyawan
Ekonomi
