x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Bikin Nelayan Nelangsa

Avatar bukti.id
bukti.id
Senin, 24 Jul 2023 08:03 WIB
Komisi DPR
bukti.id leaderboard

Jakarta, bukti.id – Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023, mendapat sorotan DPR RI.

Adalah Saadiah Uluputty, salah seorang anggota Komisi IV DPR RI, menilai kebijakan yang memberlakukan adanya zona penangkapan ikan, dan basis kuota penangkapn cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan.

“Kebijakan penangkapan terukur yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada nelayan tradisional,” ungkap Saadiah, saat melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Depansar, Bali, pekan kemarin.

Dalam kebijakan PIT, lanjut dia, perlu adanya penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha. Karena itu, dia menegaskan bahwa pengawasan mesti diikuti dengan penerapan aturan  tersebut.

“Penerapan kebijakan tersebut harus memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan,” cetus legislator Dapil Maluku itu.

Saadiah juga menyoroti PP Nomor 85 Tahun 2021 mengenai penetapan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 10 persen untuk kapal berukuran di atas 60 gross tonnage.

“Aturan tarif PNBP pasca produksi saat ini sangat memberatkan nelayan. Masukan ini menjadi catatan bisa ditindaklanjutin bersama dengan kementerian,” pinta dia.

Pemerintah, ujar dia, saat ini tengah menggaungkan asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan.

“Saya harap infrastruktur dermaga dibangun untuk penangkapan kebijakan ikan terukur. Paparan menteri KKP ada 9 dermaga yang harus dibangun sebagai supporting system kebijakan ikan terukur. Saya harap kebijakan ini dapat memajukan dan mensejahtera daerah penghasil,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (hea)

Editor : heddyawan

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Rabu, 04 Jun 2025 19:00 WIB | Ekonomi
Gubernur Luthfi ungkapkan jika Pemprov Jawa Tengah membuka peluang sekitar puluhan ribu tenaga kerja untuk bekerja di Kawasan Industri Kendal. Proyeksi ke depan ...
Rabu, 04 Jun 2025 13:54 WIB | Pemerintahan
Kapan, berapa lama, dan ruas mana penerapan diskon tarif tol di tanah air? Belum jelas. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo hanya sebut diskon tarif tol sebes ...
Rabu, 04 Jun 2025 09:47 WIB | Nusantara
Pemrov Jawa Tengah bakal bentuk Satgas PHK. Bahkan, keseriusan langkah itu ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan memberi instruksi ke Dinas Ket ...