Kongres Kebudayaan Indonesia. Dukung Budaya Jadi Arah Pembangunan Nasional
Jakarta,- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023, berlangsung tanggal 23-27 Oktober 2023 di kompleks Kemendikbudristek.
KKI 2023 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan memajukan kebudayaan nasional, sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan implementasi dokumen Strategi Kebudayaan, yang ditetapkan melalui Perpres No. 114 Tahun 2022.
Kongres ini mengundang pemangku kepentingan dari seluruh penjuru nusantara untuk mendiskusikan, merencanakan, dan mendorong pemajuan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
"KKI merupakan momentum yang sangat penting sebagai ruang berkumpulnya pemangku kepentingan bidang kebudayaan untuk merembukkan arah pembangunan kebudayaan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Pada kongres ini, kita akan membincangkan kebudayaan sebagai suatu produk yang lahir dari masyarakat, sekaligus kebudayaan sebagai landasan pembangunan peradaban bangsa," papar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya.
Nadiem bilang,"Selama empat tahun terakhir, kita telah bergotong royong mengupayakan pengarusutamaan kebudayaan dalam lanskap pembangunan nasional. Melalui Dana Indonesiana, kita telah memberikan kesempatan yang sangat luas bagi seluruh pelaku budaya di Indonesia untuk merawat, mengelola, dan mengembangkan berbagai bentuk kekayaan budaya yang kita miliki. Selain itu, kita juga telah melahirkan Strategi Kebudayaan yang telah diadopsi sebagai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 sebagai pedoman untuk melaksanakan agenda-agenda pemajuan kebudayaan."
Ki Bagong Sabdo Sinukarto (kedua dari kiri) bersama rekan pelaku seni dan budaya yang hadir di KKI 2023 (foto: ist)
Disebutkan, KKI 2023 dirancang untuk menjadi forum strategis dalam mendorong koordinasi efektif, mengumpulkan aspirasi, dan menjaring rekomendasi konkret untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029. Selain itu, kongres ini juga fokus pada penggalangan dukungan publik untuk penguatan infrastruktur publik bidang budaya dan Dana Abadi Kebudayaan Daerah.
"KKI 2023 merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Saya berharap 50 ruang dialog yang tersedia sepanjang agenda ini akan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pihak terlibat. Bersama-sama kita bisa menghasilkan rekomendasi bagi penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2024-2029 yang lebih operasional, terukur, berdampak nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan,” urai Nadiem.
Misi lain yang tidak kalah penting pada penyelenggaraan KKI 2023 adalah mulai dibukanya percakapan publik mengenai transformasi Taman Budaya yang ada di seluruh daerah di Indonesia, serta dibukanya dialog mengenai Dana Abadi Kebudayaan Daerah.
Dua instrumen ini akan menjadi kunci untuk memajukan kebudayaan yang berakar kuat di daerah, merawat inklusivitas dan keberagaman yang ada, serta mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh penjuru Indonesia.
Sebelumnya, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid menyampaikan jika KKI 2023 ini mengundang pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendiskusikan, merencanakan, dan mendorong pemajuan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Yang hadir macam-macam latar belakangnya, ada pendidik juga, ada seniman juga pastinya, penggerak desa juga hadir, kalau yang diskusi terbuka itu 1.500 orang setidaknya hadir," kata Hilmar, di Gedung A Kemendikbudristek, Jakarta, kemarin.
Provinsi Jawa Timur (Jatim) terwakili oleh sejumlah tokoh budaya dan seni. Satu diantaranya, yakni Ki Bagong Sabdo Sinukarto yang hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Pamong Kebudayaan (FPK) Jatim.
“Secara menyeluruh banyak materi yang bisa diadopsi, diserap untuk budaya Jatim. Diantaranya, hal yang krusial adalah antara warisan budaya dan wisata, apakah ada benturan atau tidak, ini yang patut dan wajib ditelaah dan dicari solusinya,” ujar Ki Bagong kepada bukti.id, melalui saluran telepon, Jum’at (27/10/2023).
Ki Bagong menyebutkan, kode etik kepariwisataan diantaranya memanfaatkan budaya atau wisata tanpa ada upaya lain, akan sulit memajukan warisan budaya. Termasuk juga anggaran Dana Indonesiana yang jarang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Karena itu, pemerintah mendorong pemda Kota Kabupaten dan Provinsi untuk membuat Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sehingga pada kongres kali ini terdapat sejumlah daerah yang tidak diundang hanya karena membuat membuat PPKD,” kata dia menyesali.
Secara pribadi, lanjut dia, ada rasa kurang puas dalam kongres kali ini. Karena tidak semeriah kongres yang digelar 2018, tidak ada fasilitas peserta yang memadai, salah satunya tidak adanya piagam masing-masing peserta dan juga akomodasi.
“Kongres Kebudayaan 2018 dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun tahun ini Presiden tak hadir, apalagi membuka acara. Lebih kecewa, tidak ada sarana penunjang kongres, pameran dan pentas seni. Andai itu tersedia, tentu kongres berlangsung meriah guyub dan fenomenal,” ucap dia.
Dalam KKI, Ki Bagong juga mengajak sejumlah ‘pentolan’ FPK Jatim, di antaranya Edy Gemblung selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Maz Agung Ketua FPK Kab. Pasuruan, dan Didik Endin seniman Reog Kendang Tulungagung, Mbah Jo seniman Wayang Suket dari Malang, serta rekan pelaku dan pemerhati seni lainnya.
Kongres Bahas Dana Indonesia hingga Pesan Perjuangan
Agenda acara KKI 2023 berlanjut dengan sejumlah diskusi. Berbagai topik diskusi diangkat, mulai dari Dana Indonesiana, seni bebas kekerasan seksual, dan pesan perjuangan yang kerap terlupakan.
Ki Bagong dan rekan-rekan FPK Jatim foto bersama disela acara KKI 2023 (foto: ist)
Para peserta membahas Dana Indonesiana, yang merupakan Dana Abadi Kebudayaan yang digagas oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Dana ini bertujuan untuk mendukung perkembangan budaya dan seni di Indonesia. Total dana yang telah tersalurkan meningkat dari Rp3 triliun pada 2022, menjadi Rp5 triliun di tahun 2023. Diskusi ini melibatkan berbagai narasumber yang memberikan pandangan yang beragam mengenai pelaksanaan dan manfaat Dana Indonesiana.
Ketua Pengawas Koalisi Seni, Linda Hoemar Abidin, menyoroti kurangnya investasi dalam bidang kebudayaan dan seni, serta perlunya fasilitasi bagi individu dan kelompok dengan ide cemerlang yang mungkin kurang berpengetahuan dalam administrasi.
Alia Swastika dari Jogja Biennale menyampaikan harapannya bahwa Dana Indonesiana dapat membantu mengembangkan festival-festival seni yang mereka adakan. Direktur Riset LPDP, Wisnu Sarjono Sunarso, juga menekankan pentingnya mempermudah para penerima manfaat Dana Indonesiana.
“Selama 10 tahun ini, kami selalu berjibaku dengan pendanaan dan keterbatasan yang ada. Adanya kesempatan menerima pendanaan ini menjadi hal besar untuk kami mengembangkan organisasi dan merealisasikan impian-impian kami,” ujar Alia Swastika.
Dari diskusi ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya optimalisasi Dana Indonesiana dalam mendukung perkembangan komunitas seni dan budaya di Indonesia.
Selanjutnya, ada diskusi tentang seni bebas dari kekerasan seksual, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan praktisi seni Indonesia. Diskusi ini menyoroti pentingnya layanan bantuan hukum yang mudah diakses untuk seniman, serta perlunya pemahaman yang holistik mengenai konsep kekerasan seksual dalam seni dan prosedur yang efektif untuk mengatasinya.
“Harus ada pemahaman yang kuat tentang ‘kekerasan seksual’ dalam dunia seni sehingga prosesnya jauh dari hal tersebut. Di sisi lain, belum ada langkah konkret dan kesepakatan bersama terkait itu. Oleh karenanya perlu peranan asosiasi dalam mendorong terciptanya SOP kekerasan seksual,” ujar Ika Putri Dewi, seorang praktisi seni, dalam sesi diskusi.
Diskusi ini diharapkan akan membantu menciptakan lingkungan seni yang aman dan inklusif, bebas dari kekerasan dan eksploitasi.
KKI 2023 bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk menghasilkan keputusan dan rekomendasi konkret yang akan memengaruhi kebijakan kebudayaan di masa mendatang. (kwan/ceb)
Editor : heddyawan
Ekonomi
