Budayawan Pasuruan Apresiasi Resolusi Munas Dewan Kebudayaan
Suasana gayeng warnai diskusi budaya DKKP di Rumah Budaya Saraswati Prigen, Pasuruan (foto: ist) 
Pasuruan,- Sosialisasi Resolusi Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kebudayaan yang dilakukan oleh pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan (DKKP) disambut positif oleh budayawan Kabupaten Pasuruan.
Sosialisasi yang dikemas dengan bincang budaya terlihat gayeng dengan hadirnya beberapa komunitas kesenian, budayawan, pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dan juga dihadiri Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Lumajang. digelar di Rumah Budaya Saraswati Prigen, Pasuruan, Selasa (26/11/2023).
Dalam paparannya, Penasehat DKKP, Ki Bagong Sabdo Sinukarto mengatakan, ada rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas yang bisa berdampak positif bagi pelaku budaya meski bukan dewan kesenian, yaitu usulan adanya Kementerian Kebudayaan serta adanya Menteri Kebudayaan.
Selain itu, di tingkat Kota dan Kabupaten dibentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri, tanpa gabungan dengan bidang lain.
“Usulan ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk dewan kebudayaan, tapi masyarakat pelaku budaya bisa menikmati rekomendasi ini” ujar Ki Bagong.
Hal senada diungkapkan Ketua DKKP, Lukas Cahyabuana, yang menambahkan jika rekomendasi ini hampir sama dengan apa yang menjadi konsep pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, Dinas Kebudayaan mutlak harus ada di Kabupaten Pasuruan bahkan di kota lainnya. Karena dengan adanya dinas khusus kebudayaan, ini bisa lebih mudah untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan karena akan ditunjang regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada kebudayaan.
“Dengan regulasi yang memadai dan alokasi anggaran yang berpihak pada kebudayaan, maka tidak akan sulit laju Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pasuruan” ujar auditor perhotelan ini.
Hal lain diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Lumajang, Gatut, yang hadir dalam acara sosialisasi ini. Dia lebih menyoroti banyaknya Dewan Kesenian yang kurang perhatian dari pemerintah.
“Jangankan bicara anggaran, tidak sedikit dewan kesenian atau dewan Kebudayaan yang belum menerima SK Bupati atau Walikota, meski sudah lebih tiga tahun terbentuk,” cetus dia.
Menurut pria berblangkon ini, intervensi dalam konteks mediasi oleh Dewan Kesenian Propinsi kepada dinas terkait sangat diperlukan
“Dewan kesenian propinsi harus ikut memediasi dan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat agar masalah di daerah bisa terselesaikan” pungkas dia.
Selain dihadiri budayawan Pasuruan, acara sosialisasi diikuti juga budayawan dari Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya. (ceb/kwan)
Editor : heddyawan
Ekonomi
